Percepat Pemulihan Ekonomi, Menkominfo Dorong Kemitraan Multipihak

Menurut Menteri Kominfo, kemerosotan ekonomi akibat virus corona telah mengakibatkan lonjakan angka pengangguran secara global. Mengutip data Kementerian Keuangan, selama pandemi, di Indonesia, 29 juta orang terkena dampak.

“Di mana 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja dan 2,5 juta orang menganggur, yang menyebabkan total 9,77 juta pengangguran dan 2,36 juta orang membutuhkan sumber daya baru,” ungkapnya.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 dilakukan melalui stimulus yang agresif. Hal itu ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan sektor bisnis, investasi dan pasar saham.

“Krisis ekonomi telah mendorong terciptanya stimulus ekonomi melalui belanja pemerintah yang lebih agresif. Sektor swasta masih dalam mode “wait and see” tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sektor perbankan sebesar 25,54%,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo saat ini kebanyakan pengusaha cenderung menyimpan uangnya dan tidak membelanjakannya sebagai bentuk investasi, sekaligus mengurangi pengeluarannya.

“Dalam hal ini, kemajuan dalam pengelolaan dan vaksinasi Covid-19 sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan di sektor bisnis, investasi, dan pasar saham,” ungkapnya menegaskan langkah kebijakan Pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah kontraksi yang lebih dalam, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan strategis untuk menciptakan stimulus perekonomian melalui belanja pemerintah yang lebih agresif.

“Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah telah memperbesar defisit fiskal dengan mengalokasikan Rp1,039 Triliun atau 6,34% PDB, dimana Rp659,2 Triliun ttelah dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkap Menteri Johnny.

Hingga 25 November 2020, Kementerian Keuangan telah menyatakan realisasi anggaran ini mencapai Rp 431,54 Triliun atau 62,1% dari total anggaran, dengan belanja terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp207,8 Triliun dari total anggaran Rp233,7 Triliun.

“Dibandingkan dengan negara G-20 dan ASEAN lainnya, kontraksi ekonomi Indonesia relatif rendah dengan pertumbuhan defisit APBN yang cukup moderat. Anggaran negara dikelola dengan cermat untuk menjaga perekonomian nasional,” tegas Menteri Kominfo.

Meski demikian, Menteri Johnny menyampaikan optimitisme sektor komunikasi dan informasi. Mengutip data terbaru BPS menggambarkan bahwa informatika dan komunikasi adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh dua digit, di 10,83% di Triwulan ke-2 dan 10,61% di Triwulan ke-3 tahun 2020.

“Di saat hampir setiap sektor dilanda kontraksi ekonomi, informatika dan komunikasi adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh dua digit. Kenaikan yang konsisten tersebut menggambarkan betapa hal tersebut terbukti menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong percepatan Transformasi Digital di Indonesia,” jelasnya.

Kemitraan Multipihak untuk Transformasi Digital
Untuk memaksimalkan potensi bangsa dalam ekonomi digital, Kementerian Kominfo tengah membangun infrastruktur digital yang tangguh melalui Agenda Transformasi Digital Nasional. Agenda itu terdiri dari  empat pilar utama: (i) pembangunan infrastruktur digital secara masif; (ii) harmonisasi peraturan; (iii) penguatan ekosistem digital; dan (iv) pelatihan digital untuk sumber daya manusia kami.

“Strategi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat transformasi digital Indonesia, yang diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem digital yang kondusif untuk mendukung ekonomi digital yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, infrastruktur digital yang kuat juga akan menjembatani kesenjangan digital, sekaligus meningkatkan rasio internet-link untuk memberikan akses internet yang merata bagi masyarakat Indonesia.

“Survei terakhir APJII menunjukkan bahwa hingga saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta dengan tingkat penetrasi 73,7%. Angka ini meningkat 8,9% dari survei APJII 2018,” ujarnya.

Menteri Kominfo menekankan infrastruktur digital yang andal menjadi salah satu syarat untuk memperkuat ekonomi digital Indonesia yang sudah kokoh dan mendorong pertumbuhan sektor e-commerce. Sesuai data Bank Indonesia, hingga Oktober 2020 telah berlangsung 140 juta transaksi e-commerce. Bahkan, Bank Indonesia memproyeksikan transaksi e-commerce Indonesia akan mencapai Rp 429 Triliun sepanjang tahun 2020.

“Dengan menutup kesenjangan digital, semakin banyak orang Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam ekonomi internet dan menyediakan pasar yang kuat serta industri digital yang lebih bervariasi,” tandasnya.

Bahkan untuk memperkuat penetrasi internet Indonesia, Kementerian Kominfo berencana untuk meluncurkan High-Throughput Satellite (HTS) SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023.

“SATRIA-1 memiliki total kapasitas 150 Gbps atau tiga kali lebih besar dari 9 yang ada di orbit Indonesia. Peluncuran tersebut diharapkan dapat memberikan akses internet di 150.000 titik akses publik dari total setengah juta titik akses publik di Indonesia,” papar Menteri Johnny.

Menurut Menteri  Kominfo, pelaksanaan proyek SATRIA-1 dapat dilakukan melalui kemitraan internasional dengan banyak negara. Melibatkan Thales Alenia Space (TAS) dari Perancis sebagai produsen satelit dan Space-X dari Amerika Serikat, yang menyediakan Falcon 9-5500 sebagai launcher.

“Dengan bangga saya umumkan bahwa proyek SATRIA-1 melalui kemitraan Kemitraan multipihak ini telah mengungkapkan bahwa ada peluang yang lebih besar untuk kolaborasi lebih lanjut di antara kami,” tegasnya.

Acara itu dihadiri oleh Senior Vice President for Asia, US Chamber of Commerce, Charles Freeman; Managing Director of the American Chamber of Commerce Indonesia A Lin Neuman; serta pengusaha dan KADIN Indonesia.