FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 09-2021

    1064

    Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Digitalisasi bagi Pedagang Pasar

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo - Akselerasi vaksinasi terus dilakukan Pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity pada akhir tahun. Upaya menjaga ketersediaan vaksin serta proses distribusi vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah juga selalu menjadi perhatian Pemerintah. Selain sebagai upaya penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian yakni melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menerima audiensi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) secara virtual. Abdullah Mansuri selaku Ketua Umum IKAPPI pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar tagline “Pedagang Sehat, Ekonomi Kuat” dapat diterapkan di lapangan dan mendapat dukungan dari Pemerintah, terutama terkait percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar.

    “Arahan Bapak Presiden sudah jelas bahwa vaksin didistribusikan sebanyak 50% melalui Dinas Kesehatan, 25% melalui Polri, dan 25% melalui TNI. Jadi, pengelola pasar harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa mendirikan sentra vaksinasi di pasar sehingga vaksinasi untuk pedagang pasar bisa dipercepat. Pengelola pasar juga bisa menyediakan swab antigen di pasar untuk terus memonitor penyebaran Covid-19 di pasar tersebut,” jelas Menko Airlangga dalam audiensi di Jakarta, Selasa (21/09/2021).

    Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki lebih kurang 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat. IKAPPI mengapresiasi Pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi UMKM. Namun, proses pengumpulan data menjadi kendala bagi IKAPPI untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

    Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan kunci pada saat ini. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission. Dengan proses yang cepat, semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK dan data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan untuk pendataan penerimaan bantuan.

    Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung. Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

    “KUR tahun ini besar, yaitu 285 triliun rupiah dengan bunga hanya 3%. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga. 

    Berita Terkait

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Desa Wisata Topang Pembangunan di IKN

    Sektor pariwisata di IKN mempunya prospek cerah untuk terus berkembang karena turut ditopang oleh daerah-daerah sekitar yang telah mapan sep Selengkapnya

    Pemerintah Tetapkan Ramadan 12 Maret 2024, Menag: Junjung Tinggi Toleransi

    Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa tanggal 12 Maret 2024. Selengkapnya

    Pemerintah Jadikan IPDN Kampus Pencetak Birokrat Berwawasan Digital

    IPDN memainkan peran vital sebagai pencetak birokrat berwawasan digital yang menguasai teknologi. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA