Penanganan Stunting Tentukan Masa Depan Bangsa

Jakarta Pusat, Kominfo – Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Menurutnya masalah stunting ini bukan semata-mata persoalan bangsa di masa sekarang saja, tetapi juga menyangkut masa depan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

Demikian pernyataan Wapres saat berbicara di Forum Nasional Stunting 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

“Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” ujarnya.

Lebih jauh, pada acara yang bertajuk “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Membangun Strategi Efektif dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini, Wapres menekankan kembali bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angka prevalensi stunting.

“Komitmen pemerintah tidak pernah kendur,” tegasnya.

Terkait hal ini, Wapres mengatakan bahwa pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Substansinya mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024,” terangnya.

“Target kita sangat jelas, kita ingin menurunkan prevalensi _stunting_ hingga 14 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), kita harap prevalensi stunting sudah 0 (nol) di negara kita,” imbuhnya.

Untuk itu, Wapres mengajak seluruh pihak terkait untuk mulai berinvestasi pada intervensi gizi sejak saat ini. Ia pun meyakinkan bahwa investasi gizi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa.

“Satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara,” terangnya.

Terakhir, Wapres mengingatkan bahwa upaya pemberantasan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.

“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” jelasnya. 

Kolaborasi

Saat ini, satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting, mengingat angka prevalensi stunting di Indonesia kini masih tercatat mencapai 27 persen. Persoalan yang menentukan masa depan bangsa ini perlu segera ditangani dengan strategi efektif, yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi semua pihak.

“Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir, dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Wapres.

Komitmen tersebut, lanjut Wapres, terdiri atas komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan; komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya; dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Selain itu, Wapres meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

“Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting,” terang Wapres.

Kolaborasi lain yang juga Wapres harapkan adalah aksi bersama Kementerian dan Lembaga dalam memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting.

“Kementerian dan Lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” urai Wapres.

Wapres juga meminta Kepala Bappenas selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, untuk dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini.

“Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi,” tegas Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan agar segenap elemen bangsa terus optimistis dapat mencapai target angka prevalensi stunting 0 persen di 2030, dengan tidak lengah dan terus berusaha merawat anak bangsa agar terhindar dari stunting.

“Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” pungkas Wapres.

Dalam forum nasional stunting yang baru pertama kali diselenggarakan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, sesuai formulasi program yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki salah satu inisiatif untuk menekan terjadinya stunting melalui keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting.

“Kita menekankan pada penyiapan kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum, serta sanitasi yang sehat,” ujar Hasto.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono, serta hadir secara virtual, para gubernur, bupati/wali kota dan pimpinan DPRD.

Selain itu, hadir mendampingi Wapres, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.