FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 01-2022

    1202

    Kendalikan Pandemi, Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 17 Januari 2021

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta Pusat, Kominfo - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali hingga 17 Januari mendatang.

    “Walaupun situasinya seluruhnya tadi disampaikan juga terkendali, akan (PPKM luar Jawa-Bali) diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari,” ujar  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (03/01/2021) siang.

    Seiring dengan terkendalinya pandemi, tidak ada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 daerah, kemudian Level 2 menurun dari 169 ke 148 daerah dan Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 daerah.

    “Dari segi penanganan Covid-19 seluruhnya di level 1, namun responsnya masih ada yang terkait dengan vaksinasi yang masih di bawah 70 persen, dan juga tingkat tergantung daripada responsnya,” imbuh Airlangga.

    Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah bersiap untuk melaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster yang direncanakan akan dimulai pada awal tahun ini.

    “Akan ada direvisi, baik Peraturan Menteri Kesehatan maupun PP (Peraturan Pemerintah)-nya yang sedang disiapkan. Ini diharapkan akan segera dimulai,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan dijalankan melalui dua skema yaitu skema program dan mandiri.

    “Keppresnya sedang disiapkan. Tetapi opsi itu tetap ada, di mana opsi yang berbasis PBI dan program dan mandiri. Opsinya ada nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut,” ujarnya.

    Selain itu Menko Ekon menyampaikan, untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, pemerintah menambah pintu masuk negara dan juga fasilitas karantina terpusat.

    “Selain di Jakarta, disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan. Demikian pula, yang terkait dengan pintu darat, apakah itu yang ada di lintas batas, yaitu Entikong dan di Kalimantan Barat, dan selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang, Kepri, yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh pada 2 Mei 2022

    Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selengkapnya

    Jaga Semangat Reformasi, Pemerintah Bangun SDM dan Digitalisasi UMKM

    Pemerintah mengharapkan kualitas SDM yang mumpuni akan dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul termasuk pemulihan pascapandemi Covid Selengkapnya

    Pantau Titik Arus Mudik, Pemerintah Pastikan Kesiapan Layanan

    Pemantauan dilakukan untuk moda transportasi di pelabuhan, serta berbagai posko dan fasilitas yang disediakan. Selengkapnya

    Perkuat Penyelesaian Masalah di Daerah, Pemerintah Luncurkan BRIDA

    Pembentukan BRIDA oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat tepat untuk mempersiapkan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA