FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 01-2022

    787

    Pandemi Covid-19 Terkendali Selama Nataru, Pemerintah Apresiasi Peran Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | Irso
    Menkominfo Johnny G. Plate bersama Menko PMK Muhadjir Effendi usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Pengendalian Covid-19 di Masa Nataru di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (17/01/2022). - (Berto)

    Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah menilai pengendalian mobilitas masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 selama hari Natal 2021 dan tahun baru 2022 berjalan sangat baik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi peran masyarakat dan seluruh pihak yang terkait.

    "Pengendalian mobilitas masyarakat selama Nataru dapat dilakukan dengan sangat baik, dengan melibatkan kerjasama kesadaran masyarakat, kementerian dan lembaga, TNI, Polri serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Pengendalian Covid-19 di Masa Nataru di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (17/01/2022).

    Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, keberhasilan dalam menjaga laju penularan Covid-19 menunjukkan bahwa masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik. Hal itu juga menunjukkan tren kenaikan kasus positif Covid-19 pada masa Nataru bersifat fluktuatif, tetapi secara umum dapat dikendalikan dengan baik.

    "Kemudian juga setelah terjadi keterpaduan penanganan disamping pengendalian Covid-19, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan dan pusat pusat tujuan yang lain, serta vaksinasi juga berjalan baik," jelasnya.

    Sistem terpadu yang dilaksanakan itu juga berhasil dalam proses vaksinasi, terutama vaksinasi untuk anak yang dilakukan selama Nataru, seperti di beberapa pusat perbelanjaan.

    "Seiring dengan dibukanya mall pertama kali untuk anak-anak untuk bisa berkunjung di mall setelah 2 tahun mereka tidak dibolehkan untuk berkunjung ke mall," tandasnya.

    Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, selama Nataru juga dilakukan penanganan peningkatan kasus varian omicron, baik yang bersumber dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) maupun karena transmisi lokal perlu langkah-langkah antisipasi lanjutan.

    "Antara lain terus memantau penerapan protokol kesehatan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, percepatan vaksinasi termasuk booster dan lain-lainnya," ujarnya.

    Menindaklanjuti penanganan yang masif, Satgas Covid-19 telah menerbitkan regulasi berupa surat edaran dan SK yang terkait dengan pengendalian mobilitas, screaning dan karantina untuk pengendalian lonjakan kasus selama dan setelah Nataru.

    "Sebagai contoh dari 123,313 kedatangan internasional melalui bandara Soekarno-Hatta selama 1 sampai 15 Januari 2022 ditemukan 3.923 kasus positif atau 3,2%, dan 567 kasus Omicron atau 14,5%. Semua yang positif tersebut diisolasi sampai dipastikan dalam sembuh," paparnya.

    Instrumen Kebijakan

    Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, pertemuan dan rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan evaluasi pelaksanaan pengendalian Covid-19 di masa Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 berdasarkan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo.

    “Sesuai dengan tugas yang dimandatkan kepada saya sebagai Menko PMK oleh Bapak Presiden tentang instrumen kebijakan yang telah digunakan selama Nataru (Natal 2021 dan Tahun Baru 2022),” ujarnya.

    Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, terdapat beberapa instrumen kebijakan di kementerian dan lembaga, antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid-19 Selama Nataru 2021 dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktifitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

    “Kemudian, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 109 sampai 112 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri, Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

    Instrumen kebijakan lainnya melalui Surat Edaran MenpanRB Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Sekjen Kemedikbudristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

    “Selanjutnya Surat Pemberitahuan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No 35/PDN/St 11/2021 tentang konsistensi protokol kesehatan dan peduli lindungi.. dan Surat edaran Menparekraf no 2 tahun 2021 tentang aktifitas usaha dan destinasi wisata," jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Menko PMK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut mensukseskan penanganan libur Nataru 2021 dan 2022.

    "Kepada kementerian terkait, kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, para pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah atas kerjasamanya yang baik. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami bersama telah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

    Rapat dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy dan dihadiri langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

    Selanjutnya, Sesmenko Marves Ayodhia G.L Kalake, Sekjen Kemedikbudristek Suharti, Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Sesmenpan RB Rini Widyantini, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik Ismail Prakaya.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Dirjen Darat Kementerian Perhubungan Budi Setizyadi dan Dirjen Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Dirjen Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal, Dirjen PDP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito, dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto.

    Berita Terkait

    Pemerintah Longgarkan Kebijakan Pemakaian Masker bagi Masyarakat

    Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang saat ini makin terkendali. Selengkapnya

    Pemerintah Longgarkan Kebijakan Pemakaian Masker bagi Masyarakat

    Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Keb Selengkapnya

    Transisi Energi Berkelanjutan, Butuh Partisipasi Kaum Muda

    Tiga isu yang dimaksud antara lain akses energi yang terjangkau, penggunaan teknologi pintar dan bersih, serta pembiayaan penggunaan energi Selengkapnya

    Pantau Titik Arus Mudik, Pemerintah Pastikan Kesiapan Layanan

    Pemantauan dilakukan untuk moda transportasi di pelabuhan, serta berbagai posko dan fasilitas yang disediakan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA