Dukung Kebebasan Pers, Kominfo Perkuat Literasi Digital Masyarakat

Kendari, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkomitmen mendukung kebebasan pers di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyatakan, melalui literasi digital diharapkan segala dampak negatif dari kemajuan teknologi khususnya transformasi digital dapat dikurangi.

"Literasi digital menjadi kunci pokok. Dan tugas kami  meliterasi sebanyak 50 juta masyarakat Idonesia hingga tahun 2024. Kita melakukan kolaborasi dengan pers untuk meningkatkan literasi digital," ujarnya dalam webinar Konvensi Nasional Media Massa "Kemandirian Indonesia dalam Mengelola Transformasi Digital yang berlangsung hibrida dari Phinisi Room-Hotel Claro, Kendari, Senin (07/02/2022).

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo dukungan untuk kebebasan pers di era digital dapat dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi peraturan yang ada. Selain itu dukungan bisa berupa regulasi yang mengembangkan jurnalisme digital. 

"Karena itu, Dewan Pers  perlu melakukan beberapa evaluasi terhadap media-media online sebagai catatan kami agar bisa memberikan pemberitaan yang sesuai kode etik jurnalistik, karena kebebasan ini seringkali diartikan tanpa batas," tuturnya.

Direktur Boni mengungkapkan, saat ini pengguna internet Indonesia 202,6 juta atau 73%  dari populasi penduduk. Sementara itu, nilai ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dan diprediksi mencapai USD1.700 Miliar pada tahun 2023. 

"Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang kuat di Indonesia dalam menyikapi perubahan teknologi yang ada," tandasnya.

Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menegaskan, saat ini Pemerintah mendorong pertumbuhan dan perkembangan startup agar bisa menumbuhkan teknopreneur digital indonesia. 

"Saat ini ada satu yang telah menjadi decacorn dan 8 yang unicorn. Berbagai program terkait dengan startup digital telah dilakukan baik yang sifatnya terkait dengan sektor-sektor strategis, namun juga ada yang terkait dengan game," paparnya. 

Menurut Direktur Boni, game juga menjadi salah satu industri yang menarik dan memberikan kontribusi yang sangat besar. 

"Karena market pasar yang besar itu saat ini masih dikuasai oleh produk-prduk luar, diharapkan ke depan Indonesia akan memiliki platform dan juga talenta digital yang mengembangkan startup tersebut," jelasnya.

Literasi Digital

Di tengah cepatnya perubahan digital saat ini, Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 untuk mengawal transformasi digital melalui empat sektor strategis. 

"Pertama infrastruktur digital. Ini adalah mandatory untuk bisa mendistribusikan, mengalirkan data ke pelosok tanah air. Masyarakat di sini akan berperan serta untuk dapat menggunakan infrastruktur ini dengan sebaik-baiknya,” jelas Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. 

Menurut Direktur Boni, prinsip yang dilaksanakan Kementerian Kominfo bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan mendapat askes terhadap infrastruktur digital. “Tidak seorang pun juga terlewat dari haknya terhadap akses infrastruktur digital," tegasnya.

Selain infrastruktur digital, menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, kedua berkaitan dengan ekonomi digital dan ketiga pemerintahan digital atau e-government. 

“Sebagai negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh hanya sebagai pasar. Tetapi kita harus sebagai produser atau kita yang memanfaatkan market tersebut," ujar Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. 

Adapun fokus kelima berkaitan dengan upaya menciptakan masyarakat Indonesia harus menjadi masyarakat yang cakap digital. Peta Jalan Indonesia Digital menurut Direktur Boni merupakan keseriusan upaya Pemerintah mempersiapkan lima langkah percepatan transformasi digital. 

"Lima langkah ini disampaikan oleh Presiden pada 3 Agustus 2020. Pertama, Kita mempercepat akses dan peningkatan infrasturktur digital. Indonesia ini sangat luas dengan kurang lebih 83000 desa dan keluarahan. Semua itu perlu kita aliri dengan infrastruktur, dibangun secara merata dari Sabang sampai Merauke. Dan semua itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit," jelasnya

Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan arti penting penyiapan sumberdaya manusia atau talenta digital dan faktor-faktor regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan untuk mewujudkan transformasi digital. 

Menurut Direktir Boni, setiap program akselerasi transformasi digital yang telah disusun tersebut harus memiliki kerja sama yang erat dari seluruh stakeholdera. 

"Kita lihat memang secara umum tentu di lain sisi yang kita persiapkan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan situasi dan kondisi infrastruktur atau pun masyarakat digital," tandasnya. 

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, Menteri BUMN, Erick Tohir, dan Tokoh Pers Nasional, Bambang Harymurti. (erby/m)