Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Standby Pusat Data

Badung, Kominfo - Pemerintah menyiapkan standby pusat data untuk mendukung pelaksanaan  Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan hal itu merupakan bagian dari integrasi data nasional dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menkominfo menyatakan pada akhir tahun 2023 mendatang Pemerintah menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Bekasi dapat dioperasikan.

“Saya minta doanya, semoga tim saya bekerja dengan cepat sehingga di akhir tahun 2023 sudah beres. Kenapa? Waktu yang sangat terbatas, 14 Februari 2024 itu bukan waktu yang lama. Jangan sampai ada yang tertunda sehingga tersedia layanan pusat data,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (22/03/2022).

Selain di Bekasi, Menteri Johnny menyebutkan PDN juga akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara baru dan Labuan Bajo. “Pusat Data Nasional yang dibangun ini sesuai kesiapan jaringan fiber optik yang ada di Indonesia baik lintas utara, tengah maupun selatan. Saya persilakan KPU untuk menggunakannya. Dan saya kira sudah digunakan, tetapi nanti kita menyiapkan kapasitas yang besar. PDN yang disediakan ini merupakan quadruple redundancy,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan saat ini terdapat 2.700 pusat data pemerintah yang tersebar baik di pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, hanya 3% saja yang memenuhi standar global atau yang disebut dengan cloud computing.

“Selebihnya ethernet dan server biasa, itu inefficient dan sangat merepotkan. Hampir tidak mungkin melakukan interoperabilitas data yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan 2.700 pusat data tersebut. Untuk itu kita sudah menyiapkan pembangunan pusat data nasional (government cloud) Tier-IV standar global untuk menampung kebutuhan hilir dari ruang digital,” tuturnya.

Dalam acara itu Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong. Acara rakor juga diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Madya Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. (hm.ys)