Pemerintah Tajamkan DAK Tahun 2023 untuk Pembangunan Daerah

Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah akan melakukan penajaman secara tematik kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023 baik dari lokus prioritas maupun efektivitas program di dalamnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa penajaman dilakukan agar DAK benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.

“Dana alokasi khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, tujuannya dalam menyinkronkan program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,” ujar Suharso dalam keterangan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/04/2022).

Suharso menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut dibahas mengenai kondisi jalan provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak dalam kondisi baik. Padahal, jalan daerah tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di Tanah Air.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” lanjutnya.

Menurut Suharso, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang jelas terkait jalan provinsi maupun kabupaten/kota sehingga jalan daerah dapat diprioritaskan sebagai jalan yang menghubungkan antara daerah industri dan daerah konsumen.

Selain penajaman DAK, dalam ratas tersebut juga dibahas mengenai penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menambahkan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.

“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620-an (triliun) itu adalah untuk belanja non-ops dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya harus ditingkatkan,” tambahnya.

Selanjutnya, Suharso menuturkan bahwa pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 pemerintah menaruh perhatian pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

“RKP ini juga diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern terhadap perubahan iklim utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,” ucap Suharso.