Digitalisasi Retribusi dan QRIS Jaga Pasar Rakyat dan Sektor Perdagangan

Tasikmalaya, Kominfo - Pemerintah memberikan atensi lebih terhadap pasar rakyat dan pedagang pasar rakyat guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan melalui program digitalisasi pasar rakyat, pemerintah menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai atau digital (e-retribusi). Hal itu ditujukan agar pasar rakyat dapat tetap beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan.

“Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, telah banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan. Selain itu, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien,”ujar Wamendag Jerry dalam peluncuran pembayaran retribusi digital di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (18/04/2022) kemarin.

Menurut Jerrry Sambuaga, Kementerian Perdagangan mendorong pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi pasar. Caranya dengan melakukan transaksi secara daring, baik melalui platform media sosial, lokapasar (marketplace), maupun transaksi jual beli secara nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Hadirnya pembayaran retribusi secara digital menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat pembayaran yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka membantu mengurangi transaksi secara uang langsung atau tunai," .

Wamendag menekankan arti penting digitalisasi pasar, terutama retribusi agar dapat membuka jangkauan pasar atau pembeli yang lebih luas. Menurutnya, produktivitas penjualan melalui daring bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan luring.

“Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik,”ujarnya.

Saat ini, Kementerian Perdagangan menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk terdigitalisasi pada tahun 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. Sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

“Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia adalah salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni," jelasnya.

Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan aplikasi digital dan lokapasar guna membantu para pedagang berjualan secara daring. "Antara lain dengan Grab dan Tokopedia. Saat ini, sudah bergabungdelapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia," ujarnya.

Delapan pasar tersebut yaitu Pasar Sabilulungan Kab Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar AnyarKota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.

Pasar Ciawi dibangun Pemkab Tasikmalaya bekerja sama dengan CV KSB pada 1992 silam. Saat ini, pasar seluas 10.055m2 tersebut menampung 532 kios dengan jumlah pedagang 450 orang. Adapun jumlah pedagang harian dan kaki lima tercatat 250 orang.

Peluncuran digitalisasi retribusi Pasar Ciawai juga dihadiri Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Iqbal Shoffan Shofwan, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nana Rukmana.

Bupati Ade Sugianto menyampaikan, pendapatan asli daerah(PAD)Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang terendah di Jawa Barat. Menurutnya, digitalisasi pasar yang diawali dengan programe-retribusi merupakan salah satu langkah yang dapat mengerek PAD Kabupaten Tasikmalaya.