FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 05-2022

    545

    Wapres: UMKM Perlu Dukungan Sertifikasi Halal

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004
    Pengunjung berjalan di antara food truck dalam Istiqlal Halal Expo 2022 di Pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (15/4/2022). - (antarafoto)

    Jakarta Pusat, Kominfo – UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat perlu dorongan berkelanjutan agar terus mampu menghasilkan produk berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Termasuk dukungan sertifikasi halal agar produk-produknya mampu menembus pasar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

    “Dukungan esensial yang juga dibutuhkan UMKM adalah dukungan untuk merealisasikan UMKM bersertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 secara virtual di Jakarta, Jumat (27/05/2022).

    Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa perluasan akses pasar dan akselerasi berbagai inovasi di bidang teknologi dan digital juga harus terus diperkuat, karena keduanya adalah tuas bagi UMKM agar naik kelas dan tidak terkena penyakit stunting (gagal tumbuh).

    “Dalam era digital ini, UMKM juga harus jeli memanfaatkan hadirnya berbagai platform digital, termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” tegas Wapres.

    Lebih jauh, ia pun memaparkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 2020 lalu. Menurutnya, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam Gernas BBI.

    “Artinya, upaya mengangkat produk dalam negeri menyasar koherensi, mulai dari industri hulu hingga ke hilir,” terangnya.

    Bahkan, kata Wapres, untuk semakin menggaungkan keutamaan penggunaan komoditas lokal, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kini 40 persennya wajib dialokasikan untuk pembelian produk UMKM, sebagaimana diamanatkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    “Saya berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar,” harapnya.

    Terakhir, Wapres meminta agar pengembangan UMKM juga harus melibatkan perempuan dan kaum muda, serta mengedepankan kreativitas dan pembaruan.

    “UMKM sebagai penggerak ekonomi perlu dorongan berkelanjutan untuk berkarya dengan mengedepankan kreativitas dan pembaruan, termasuk dukungan untuk meningkatkan peran perempuan dan kaum muda dalam pemulihan dan kebangkitan UMKM, sehingga UMKM dapat menjadi penopang generasi bangsa di masa depan,” pungkasnya.

    Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, para Duta Besar negara sahabat, para Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan para anggota Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

    Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum Dekranas, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

    Berita Terkait

    Wapres Minta Perguruan Tinggi Perkuat Transformasi Iptek dan Seni

    Wapres berharap, sebagai institusi pendidikan tinggi, Unwahas diharapkan mampu merespon dan memfasilitasi “merdeka belajar” dengan terus Selengkapnya

    Wapres Imbau Pemerintah Negara G20 Wujudkan Dunia Kerja Inklusif

    Wapres mengimbau pemerintah negara-negara anggota G20 agar, pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. Selengkapnya

    Wapres Tegaskan 4 Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi Nasional

    Pada level domestik Indonesia masih menghadapi tantangan, oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Selengkapnya

    Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi

    RUU KUHP adalah beleid yang tidak hanya memberikan ketegasan, namun juga keadilan hukum di Indonesia. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA