Wapres Imbau Pemerintah Negara G20 Wujudkan Dunia Kerja Inklusif

Jakarta Pusat, Kominfo – Di tengah krisis ekonomi, pangan, dan perubahan iklim yang melanda dunia, isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral. Organisasi Perburuhan Internasional memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2022 atau bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

“Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki resiliensi,” ujar Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat membuka G20 Labour And Employment Ministers’ Meeting, secara virtual dari Jakarta Pusat, pRabu (14/09/2022).

Lebih lanjut Wapres mengatakan, tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Wapres lantas mengimbau pemerintah negara-negara anggota G20 agar, pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

“Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja”, urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

“Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” terang Wapres.

Ketiga, Wapres mengimbau agar pemerintah memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

Terakhir, Wapres juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus.

“Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” imbuhnya.

Sejalan dengan imbauan Wakil Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyampaikan bahwa dalam rangkaian pertemuan dan grup kerja (working group) bidang ketenagakerjaan dan perburuhan G20 sejak Maret lalu, telah disepakati bahwa akselerasi prinsip G20 inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas bersama.

“Pada isu inclusive labour market dan affirmative decent job for person with dissability, kita sepakat bahwa pentingnya mengakselerasi prinsip-prinsip G20 terkait integrasi dan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut,” ujar Ida Fauziah.

Selain Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan negara-negara anggota G20, turut hadir dalam acara ini, Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia Benedetto Latteri.

Sementara, Wakil Presiden didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Robikin Emhas. (