Jadi Garda Terdepan, Menteri Johnny: PSE Perlu Siapkan Sistem Keamanan Paripurna

Yogyakarta, Kominfo - Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat maupun publik menjadi garda terdepan sebagai pengendali dan pemroses data pribadi transaksi elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan seluruh PSE perlu menyiapkan sistem keamanan pemrosesan data pribadi secara paripurna untuk mengantisipasi ancaman peretasan yang makin marak. 

“Untuk mengurangi ancaman peretasan, saya mengingatkan kembali kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik harus secara serius mematuhi ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,” tandasnya dalam Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 di Yogyakarta, Senin (12/12/2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah mengatur  hak subjek dan pemrosesan data pribadi serta kewajiban pengendali dan prosesor data.

“Salah satu kewajiban PSE, menyiapkan data protection officer. Mulai sekarang, tolong dipersiapkan dengan baik karena DPO adalah orang terdepan yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tata kelola data pribadi yang ada di dalam setiap Penyelenggara Sistem Elektonik,” harap Menteri Johnny.

Agar layanan fintech yang makin tepercaya, Menkominfo mendorong pelaku fintech untuk memanfaatkan fasilitas autentikasi elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). 

“Autentikasi oleh PSrE penting untuk memenuhi standar kepercayaan transaski, khususnya tingkat internasional,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, hingga saat ini terdapat 9 PSrE yang dinyatakan qualified setelah melalui audit yang panjang oleh Kementerian Kominfo. Kesembilan PSrE tersebut terdiri dari Lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. “Jadi, kalau kita bicara electronic signature itu nanti masuk di dalam PSrE,” ujarnya.

Menkominfo juga mengajak para lembaga keuangan untuk saling bekerjasama dalam mendorong pemanfaatan sertifikasi elektronik, menggencarkan edukasi dalam mewujudkan layanan transaksi keuangan yang makin aman dan nyaman.

“Saya mengundang untuk bersama-sama mendukung upaya tata kelola ruang digital dan implementasi UU PDP secara penuh,” ajaknya. 

Selain Menkominfo Johnny G. Plate, hadir dalam acara itu Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara; serta Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Etty Kumolowati, mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.