FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 01-2023

    82

    Wapres Harapkan Peran Aktif IKADI Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | Yusuf

    Jakarta Pusat, Kominfo – Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif para pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Dai Indonesia (IKADI).

    “Saya harapkan Rakornas IKADI akan menjadi organisasi semakin solid dalam merealisasikan program-program yang membawa kemaslahatan bagi umat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKADI ke-2 secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat (20/01/2023) malam.

    Lebih jauh, Wapres berharap melalui dakwah, IKADI juga turut menyebarkan Islam wasathiyah di tanah air, karena konsep tersebut merupakan identitas muslim Indonesia.

    “Meningkatkan pemberdayaan serta meneguhkan Islam wasathiyah sebagai karakter umat Islam Indonesia,” tambahnya.

    Wapres menyadari bahwa di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dapat dengan mudah terpancing dengan isu-isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Wapres meminta para dai dan ulama untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut dengan kapasitasnya masing-masing.

    “Keberhasilan bangsa kita dalam melewati tantangan tersebut, menuntut penguatan kapasitas dai dan ulama di seluruh tanah air,” ungkap Wapres.

    Dengan berbagai tantangan yang dihadapi di era disrupsi ini, Wapres berharap IKADI juga menyiapkan strategi dakwah yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi seluruh umat, dan juga tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan hadits.

    “Saya berharap IKADI dapat merumuskan strategi dakwah Islam rahmatan lil’alamin yang berlandaskan kepada Al-Qur’an dan al hadis, di tengah disrupsi akibat perkembangan teknologi digital,” pesan Wapres.

    Selain itu, Wapres mengharapkan santrinisasi umat dapat diwujudkan melalui kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh IKADI.

    “Melalui Rakornasi ini diharapkan agar fokus utama dakwah yang dilakukan oleh IKADI, bahkan oleh semua lembaga dakwah, yaitu santrinisasi umat Islam yang belum menjalankan ajaran agama secara penuh,” harap Wapres.

    “Selamat melaksanakan Rakornas Ikadi ke-2. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP IKADI Ahmad Kusyairi Suhail menyampaikan bahwa IKADI akan memberikan kontribusinya dalam mewujudkan Indonesia maju melalui peningkatan kualitas bangsa dalam fondasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

    “Melalui Rakornas ini kita ingin meneguhkan dakwah islam rahmatan lil ‘alamin untuk sinergi umat dan bangsa menuju Indonesia maju,” ucap Ahmad.

    “Bersama IKADI benar-benar dapat kita wujudkan semangat yang sama, ruh yang baru bagi peningkatan kualitas umat dan bangsa,” imbuhnya.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR RI Wakil Hidayat Nur Wahid, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Djalillah beserta jajaran Forkopimda Nusa Tenggara Barat, dan Ketua Dewan Syuro IKADI Achmad Satori Ismail.

    Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerataan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Mohamad Nasir.

    Menteri Anas menjelaskan, upaya percepatan penerapan SPBE yang dilakukan saat ini merupakan perwujudan dari penerapan reformasi birokrasi. Saat ini sedang diupayakan penerapan reformasi birokrasi tematik yang berdampak di masyakarat.

    Reformasi birokrasi tidak lagi hanya fokus pada pembenahan aspek tata kelola pemerintahan/administrasinya saja atau problem hulunya saja, tapi harus berorientasi pada penyelesaian problem hilir rakyat. Pengentasan kemiskinan, penuntasan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan penggunan produk dalam negeri, dan peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja, jadi beberapa hal yang akan digarap lewat reformasi birokrasi tematik.

    Menteri Anas juga berharap, lewat peresmian DTO Space Kementerian kesehatan, instansi pemerintah lain dapat terinspirasi untuk berani mengambil breakthrough yang out of the box, terutama dalam penerapan Arsitektur SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital dan penerapan digitalisasi pada sektor layanan publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap target Kementerian Kesehatan adalah membangun satu data kesehatan Indonesia yang interchangeable. "Kalau konsepnya interchangeable, nanti informasi keseatan bisa dimanfaatkan dimana saja. Semua RS, baik pemerintah maupun swasta, apotek, klinik, puskesmas, dan lab seluruh Indonesia akan punya format data yang sama dan bisa ditukar," tuturnya.

    Menteri Kesehatan menargetkan digitalisasi data kesehatan dapat rampung seluruhnya pada Januari 2024. Sejalan dengan semangat birokrasi berdampak, Menkes optimis jika digitalisasi ini berjalan dampaknya akan bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

    DTO Kementerian Kesehatan merupakan unit kerja Kementerian Kesehatan yang fokus mewujudkan program Indonesia Sehat melalui pengembangan kebijakan berbasis data yang efisien dan produk teknologi digital. Ada empat pilar digital transformasi yang dikerjakan, yaitu Pengembangan Teknologi Berbasis Pengguna, Integrasi Data Kesehatan Nasional, Pembangunan Kapasitas Teknologi, serta Pembuatan Kebijakan Berbasis Data. 


    Berita Terkait

    Wapres Ingatkan Arti Penting Generasi yang Saleh

    Wapres menyampaikan bahwa ciri-ciri orang saleh adalah orang yang selalu menyibukkan diri dan hatinya kepada Allah SWT. Selengkapnya

    Wapres Minta Peran Aktif Masyarakat Untuk Kembangkan Budaya

    Wapres menuturkan bahwa kebudayaan Bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Selengkapnya

    Presiden Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bangun Dana Abadi

    Presiden menambahkan bahwa dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wea Selengkapnya

    Presiden Dorong Daerah Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

    Kepala Negara mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya seperti y Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA