FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 01-2022

    6145

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    SIARAN PERS NO. 9/HM/KOMINFO/01/2022
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022

    Minggu, 16 Januari 2022

    Tentang

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    1. Menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

    2. Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

    3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

    4. Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

    5.Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum.

     

    Jakarta, 16 Januari 2022

    Juru Bicara Kementerian Kominfo

    Dedy Permadi

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 207/HM/KOMINFO/05/2022 tentang Kolaborasi untuk Akselerasi, Menteri Johnny Dorong NU Manfaatkan Paket Kebijakan Transformasi Digital

    Menkominfo mendorong PBNU untuk aktif memanfaatkan paket kebijakan dalam akselerasi transformasi digital yang meliputi pembangunan infrastru Selengkapnya

    Siaran Pers No. 206/HM/KOMINFO/05/2022 tentang Percepat Transformasi Digital, Menkominfo Jalin Kerja Sama dengan PBNU

    Menteri Johnny mengharapkan melalui penandatanganan MoU ini diharapkan dapat menjadi tonggak sinergi bersama untuk mendorong pengembangan ek Selengkapnya

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/05/2022 tentang Dorong Inovasi Pengelolaan Informasi Publik, Menteri Johnny Ajak Gunakan Teknologi Digital

    Menkominfo Johnny G. Plate mengajak Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 yang baru dikukuhkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan t Selengkapnya

    Siaran Pers No. 204/HM/KOMINFO/05/2022 tentang Menkominfo Kukuhkan 7 Anggota KIP Periode 2022-2026

    Keterbukaan mempunyai nilai yang esensial sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintah bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena it Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA