FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 01-2022

    10815

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    SIARAN PERS NO. 9/HM/KOMINFO/01/2022
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022

    Minggu, 16 Januari 2022

    Tentang

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    1. Menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

    2. Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

    3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

    4. Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

    5.Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum.

     

    Jakarta, 16 Januari 2022

    Juru Bicara Kementerian Kominfo

    Dedy Permadi

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 6/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Kominfo Putus Akses Tujuh Situs dan Lima Grup Medsos Berisi Jual Beli Organ Tubuh

    Pemutusan akses itu dilakukan sesuai permintaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara RI. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 5/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Menkominfo Dorong Ketersediaan STB dengan Harga Terjangkau

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong ekosistem industri menyediakan set-top box (STB) dengan harga terjangkau. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 4/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Tour of Duty Pejabat Kominfo, Menteri Johnny Dorong Profesionalisme dan Akuntabilitas

    Menkominfo menyatakan promosi, rotasi serta tour of duty di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu keniscayaan. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 3/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Wujudkan Pemilu Berkualitas, Kominfo - Polri Perkuat Kerja Sama

    Kementerian Kominfo memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk Sinergitas Tugas dan Fungsi di bidang komunikasi dan In Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA