FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 01-2022

    197

    Pernyataan Kominfo mengenai Dugaan Kebocoran Data Pelamar PT Pertamina Training and Consulting

    SIARAN PERS NO. 6/HM/KOMINFO/01/2022
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 6/HM/KOMINFO/01/2022

    Rabu,  12 Januari 2022

    Tentang

    Pernyataan Kominfo mengenai Dugaan Kebocoran Data Pelamar PT Pertamina Training and Consulting 

    1.  Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menindaklanjuti dan menelusuri dugaan kebocoran data pelamar pada PT Pertamina Training & Consulting (PTC), diantaranya dengan meminta informasi secara formal dari jajaran Direksi PTC guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

    2. Kementerian Kominfo kembali mengingatkan bahwa dalam hal tata kelola pelindungan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik publik ataupun privat wajib melaksanakan ketentuan yang diantaranya diatur dalam:

    2.1. Pasal 26 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya

    Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

    2.2. Pasal 24 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

    Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

    2.3. Pasal 28 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

    Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.

    3. Setiap PSE juga wajib mematuhi standar dan kebijakan teknis keamanan siber sehingga dapat memperkuat keamanan dan keandalan sistem elektronik PSE dalam kegiatan pemrosesan data pribadi yang diatur oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN adalah Lembaga yang berwenang diantaranya untuk merumuskan kebijakan teknis keamanan siber dan bertugas untuk melakukan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

     

    Jakarta, 12 Januari 2022

    Juru Bicara Kementerian Kominfo

    Dedy Permadi

    ***

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang Selengkapnya

    Siaran Pers No. 8/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia

    “Metaverse Indonesia telah mulai terbentuk dari sektor yang ekosistem user-nya paling adaptif untuk mengadopsi inovasi digital. Hal ini pu Selengkapnya

    Siaran Pers No. 7/HM/KOMINFO/01/2022 Tentang Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet

    Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Inform Selengkapnya

    Siaran Pers No. 5/HM/KOMINFO/01/2022 Tentang Wujudkan Akselerasi Transformasi Digital, Menkominfo: Natal Tingkatkan Solidaritas dan Kerekatan Sosial

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, momentum perayaan Natal kali ini menjadi salah satu tolok ukur atas solidaritas dan kere Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA