FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 05-2022

    211

    Rapatkan Barisan untuk Satu Pemerintahan Digital

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta Selatan, Kominfo - Satu pemerintahan digital niscaya diwujudkan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan pengguna SPBE.

    Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang terpercaya dan layanan yang berkualitas. Kesuksesan SPBE tidak terlepas dari kontribusi instansi pusat maupun daerah yang terus bersemangat menerapkan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan.

    “Semangat ini tentunya memerlukan keselarasan paradigma tata kelola pemerintahan secara umum agar kita semakin merapatkan barisan menuju Satu Pemerintahan Digital,” jelas Rini dalam pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) Pelaksanaan Asistensi Penerapan SPBE Tahun 2022 di Jakarta Selatan, Kamis (12/05/2022).

    Transformasi digital telah didukung tengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

    “Layanan publik dilakukan berbasis elektronik dengan berbagi pakai sumber daya baik aplikasi, infrastruktur, layanan, bahkan proses bisnis yang terintegrasi antar-berbagai instansi, baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

    Rini menyampaikan bahwa Arsitektur SPBE Nasional dapat menjadi enabler dalam menyinergikan berbagai macam aspek dalam ekosistem digital nasional. Diantaranya melalui kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional.

    “Diharapkan dengan adanya pemanfaatan Arsitektur SPBE Nasional maka penerapan transformasi digital akan terpadu secara nasional, menjadi lebih terarah membentuk integrated government dan integrated public services,” tambah Rini.

    RPerpres Arsitektur SPBE Nasional telah selesai disusun oleh Kementerian PANRB bersama instansi-instansi terkait, yakni mengenai domain data dan informasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, domain aplikasi dan infrastruktur dengan Kementerian Kominfo, dan domain keamanan informasi dengan BSSN.

    Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB Perwita Sari yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut menjelaskan arsitektur SPBE meliputi Manajemen Perubahan Arsitektur SPBE, Manajemen Risiko Arsitektur SPBE, Visi Misi SPBE, Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur, dan Metadata Arsitektur. “Sistem Informasi Arsitektur SPBE dalam pelaksanaanya menggunakan aplikasi Abacus dan template Ms. Excel,” jelasnya.

    FGD Pelaksanaan Asistensi Penerapan SPBE Tahun 2022 yang merupakan pertemuan kedua ini diadakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 12-13 Mei 2022. Acara ini diikuti oleh kementerian, lembaga, dan pemda.

    Berita Terkait

    Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemerintah Kembali Gencarkan Vaksinasi Dosis Ketiga

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dari pengamatan yang dilakukan oleh pihaknya, vaksinasi Selengkapnya

    Kembangkan Wirausaha Muda, Pemerintah Siapkan Program dan Ekosistem Digital

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang terintegrasi. Bagi pengusaha pemula yang baru merintis usaha mikro dan kecil, ada Selengkapnya

    Wapres Pastikan Perlindungan kepada Masyarakat akan Terus Dilakukan

    Santunan yang diserahkan Wapres berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga Selengkapnya

    Pemekaran Wilayah Papua Untuk Optimalkan Pelayanan

    Wapres adanya pemekaran wilayah Papua dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pember Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA