FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 09-2022

    578

    Laksanakan UU Nomor 21 Tahun 2008, Wapres: UUS Harus Lakukan Spin-Off

    Kategori Berita Pemerintahan | Viska

    Jakarta Pusat, Kominfo – Kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan untuk memisahkan diri dari induknya atau spin-off tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturan tersebut, termaktub bahwa UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan spin-off selambat-lambatnya pada akhir Juni 2023 untuk kemudian bergabung ke dalam Bank Umum Syariah (BUS). Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) memberikan arahan agar peraturan tersebut segera dilaksanakan dengan baik.

    “Wapres memberikan arahan bahwa norma aturannya itu harus diikuti. Artinya bahwa seluruh Unit Usaha Syariah dari bank konvensional harus spin-off,” tutur Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres), Masduki Baidlowi, dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres menerima Pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (12/09/2022).

    Lebih jauh Masduki menyampaikan, menurut Wapres, langkah pemisahan ini dapat dilakukan dengan baik, sebab akan ada pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

    “Nanti seperti apa langkah berikutnya setelah memisahkan diri itu, karena semuanya itu akan diawasi, dibimbing, juga dibina oleh OJK (Otoritas Jasa Keuagan),” paparnya.

    Di sisi lain, Wapres juga menekankan bahwa kekurangan atau tantangan yang terjadi di lapangan dalam implementasi undang-undang ini, dalam perjalanannya nanti dapat dilakukan pembenahan-pembenahan.

    “Yang terpenting kita laksanakan aturan terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang sudah siap, Alhamdulillah, kalau misalnya ada yang belum siap, maka OJK akan memberikan solusi-solusinya nanti ke depan,” papar Wapres sebagaimana disampaikan Masduki.

    Menutup keterangan persnya, sekali lagi Masduki menekankan pesan Wapres tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

    “Wapres menegaskan UUS sesuai aturan harus spin-off. Kira-kira seperti itu arahan Wapres kepada DSN,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, jajaran BPH DSN MUI hari ini menemui Wapres dengan agenda terkait laporan perkembangan bank syariah terakhir. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa beberapa UUS masih ada yang tergabung di dalam unit induknya, yaitu BUK, dan ada juga beberapa yang sudah tergabung ke dalam BUS. Dalam waktu tersisa kurang dari satu tahun hingga batas waktu yang ditentukan, maka pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terbilang cukup banyak.

    Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam peraturan tersebut, diamanahkan bahwa UUS yang dimiliki oleh BUK harus melakukan spin-off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan undang-undang. Dengan kata lain, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum tahun 2023 berakhir.

    Hadir dalam audiensi ini Ketua BPH DSN MUI Hasanudin, Wakil Ketua BPH DSN MUI Adiwarman A. Karim, Sekretaris BPH DSN MUI Jaih Mubarok, dan Wakil Sekretaris BPH DSN MUI Asep Supyadillah.

    Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.

    Berita Terkait

    Hadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD Tahun 2022, Wapres Kenakan Pakaian Adat Solo

    Apabila tahun lalu, Wapres mengenakan busana adat Suku Mandar asal Sulawesi Barat, kali ini ia hadir dengan mengenakan busana adat Solo, Jaw Selengkapnya

    Menangkan Persaingan Global, Wapres Minta Pengurus UNU Cetak SDM Unggul

    Selain memenangkan persaingan global, SDM unggul juga merupakan kunci untuk memakmurkan bumi. Selengkapnya

    Atasi Tantangan Krisis Global, Wapres: Agama Miliki Peran Penting

    Wapres menjelaskan bahwa para ulama telah merumuskan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di a Selengkapnya

    Luncurkan Halal Industri Event 2022, Wapres Minta Industri Halal Besar dan Kecil Saling Topang

    Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta industri halal baik yang besar mapupun kecil untuk terus saling mendukung dan menopang. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA