FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 03-2023

    981

    Pemerintah Siapkan Desain Sistem Keamanan IKN

    Kategori Berita Pemerintahan | Yusuf

    Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berkaitan dengan pemindahan bangunan dan gedung pemerintahan, namun juga berkaitan dengan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru dengan sistem dan sumberdaya manusia yang dapat mengembangkan layanan publik lebih berkualitas.

    “Kita akan berupaya untuk bisa segera menjadi bagian dari keputusan- keputusan pimpinan di dalam mengambil langkah-langkah strategis, khususnya sehubungan dengan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Asep Jenal Ahmadi, dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Informasi Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (30/03/2023).

    Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Kemenko Polhukam demi terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengamankan proses pembangunan IKN. Pada tahun 2023, Kemenko Polhukam diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengendalikan Desain Sistem Keamanan IKN.

    “Perintah Presiden terakhir melalui Seskab, untuk mendorong Kemenko Polhukam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan proses pengamanan di dalam mendukung percepatan pembangunan IKN tahap pertama,” ungkap Asdep Asep Jenal Ahmadi.

    Melalui rapat koordinasi tersebut, Asep Jenal Ahmadi berharap sudah terpetakan mulai dari sistem hingga rencana proses pembangunan sistem yang didukung dengan konsep smart-security. 

    “Yang kita harapkan desain sistem keamanan ini sudah lebih komprehensif dimana smart security itu tidak hanya pada kawasan inti pemerintahan,” tandasnya.

    Sementara itu Deputi Sosial Budaya Otorita IKN Ali Muddin, menyatakan ada hal menarik pada kajian sosial terkait pembangunan IKN. Seperti ketika Kementerian PUPR dengan perintah negara untuk membangun sebuah fasilitas, kemudian ada persoalan sosial yang menimbulkan rasa ketakutan penduduk lokal apakah akan tergusur.

    “(Hal tersebut) yang menjadi kebiasaan habit kita dalam melaksanakan pembangunan, sementara pembangunan IKN ini ingin menjadikan sebuah sesuatu yang berbeda dengan yang lain, oleh karenanya Pak Kepala sama sekali tidak mengingikan adanya gejolak-gejolak sekecil apa pun,” ungkapnya.

    Kepala Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Indra Sugiyarsih, menjelaskan arti penting dukungan untuk percepatan pembangunan sistem keamanan di IKN.

    “Intinya target kami adalah, satu, mendukung agenda Bapak membangun sisitem pemgamanan di IKN based on Information and Communication Technology (ICT). Yang kedua adalah mengamankan proses pembangunan IKN itu sendiri sehingga permasalahan tidak ada lagi yang di dengar di kita semua,” ujarnya.

    Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemeritahan Dalam Negeri Kemendagri, Kementerian PUPR dan Badan Siber dan Sandi Negara. serta perwakilan dari Asops Kapolri, Pangdam IV/Mulawarman, dan Polda Kalimantan Timur.

    Berita Terkait

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Wapres Paparkan Tiga Langkah Strategis Kembangkan Ekosistem Rantai Nilai Halal

    Selain dukungan multipihak, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA