FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 10-2023

    726

    Wujudkan Perdamaian Berkelanjutan, Wapres Minta Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan di Tanah Papua

    Kategori Berita Pemerintahan | Viska

    Jayapura, Kominfo – Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pagi ini bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian bertempat di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023). Pertemuan ini sebagai upaya untuk mengatasi konflik di Papua serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.

    Secara khusus Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.

    “Saya meminta penguatan kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pinta Wapres.

    Menurut Wapres, pemerintah memiliki komitmen yang penuh dalam menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua, salah satunya melalui penyelenggaraan dialog yang konstruktif bagi masyarakat.

    “Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.

    Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, upaya konkret dalam menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.

    “Pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi,” tegas Wapres.

    “Hal ini bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.

    Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

    “Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.

    Di akhir pertemuan, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

    “Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua [melalui].pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan,” pungkas Wapres.

    Jayapura, wapresri.go.id – Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pagi ini bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian bertempat di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023). Pertemuan ini sebagai upaya untuk mengatasi konflik di Papua serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.

    Secara khusus Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.

    “Saya meminta penguatan kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pinta Wapres.

    Menurut Wapres, pemerintah memiliki komitmen yang penuh dalam menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua, salah satunya melalui penyelenggaraan dialog yang konstruktif bagi masyarakat.

    “Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.

    Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, upaya konkret dalam menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.

    “Pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi,” tegas Wapres.

    “Hal ini bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.

    Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

    “Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.

    Di akhir pertemuan, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

    “Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua [melalui].pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan,” pungkas Wapres.

    Sebelumnya, Wapres mendengarkan aspirasi dari para perwakilan tokoh pegiat kemanusiaan dan HAM yang ada di Papua. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Subhan Hamid Massa menyarankan, upaya pendekatan kepada masyarakat Papua, dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan hukum.

    “Kami merekomendasikan pendekatan ekonomi, kesejahteraan, kemudian pendekatan hukum. Karena memang keputusan adat sangat tegas. Jadi, (diperlukan) pendekatan hukum yang baik, tegas, dan berkesinambungan,” ujar Subhan.

    “Kami berharap pemerintah hadir di tengah-tengah [masyarakat] memberikan rasa aman,” tambahnya.

    Selain itu, Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, juga menyampaikan pentingnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk dapat dipedomani kembali secara rinci, sebab menurutnya seluruh solusi dari permasalahan bangsa tertuang dalam aturan tersebut.

    “Saya pikir kita harus kembali ke UUD 1945 dan diterjemahkan betul. Ini luar biasa. Meskipun disusun dalam waktu singkat, tapi keseluruhan masalah bangsa diatur dalam UUD 1945,” ucap Herman.

    “Itu menjadi titik perjuangan kita bersama,” tambahnya.

    Sebagai informasi para pegiat kemanusiaan, perdamaian, dan HAM di Papua ini telah melakukan serangkaian upaya untuk melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia di Papua, seperti melakukan advokasi untuk penyelesaian konflik di Papua melalui dialog dan rekonsiliasi; melakukan investigasi dan dokumentasi terhadap pelanggaran HAM di Papua; memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM; serta melakukan pendidikan dan kampanye HAM di Papua.

    Hadir pada kesempatan ini Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt. Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R. Pugu.

    Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya. 

    Berita Terkait

    Pemerintah Dorong Kolaborasi Baru agar UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global

    Menko Perekonomian menyatakan sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ek Selengkapnya

    Ancaman Makin Kompleks, Wapres Minta Aparat TNI-Polri ‘Melek’ Teknologi

    Menurutnya, kondisi ini perlu penanganan segera yang tepat sasaran oleh berbagai pihak terkait, sehingga kejadian serupa tidak terulang di m Selengkapnya

    Presiden Jelaskan Tantangan Bangsa dan Upaya Penguatan Daya Saing Nasional

    Presiden menekankan arti penting inovasi dan adaptasi dalam pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, untuk menghadapi persaingan antarnega Selengkapnya

    Wapres Minta KPI Awasi Isi Siaran Demi Kepentingan Publik dan Kebinekaan

    Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat mau Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA