“Kalau anggaran sebenarnya sudah cukup besar. Oleh karena itu, peran gubernur saya kira penting sekali untuk mengoordinasikan anggaran itu dalam rangka proses percepatan [penurunan prevalensi stunting],” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai meninjau progres akselerasi penurunan prevalensi stunting di Posyandu Balita Melur 4, JI. Gang Karya I, Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/10/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, implementasi yang tepat sasaran di daerah harus mengacu pada program besar yang telah disusun di tingkat pusat, namun tetap disesuaikan dengan kekhususan di masing-masing daerah. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah pun menjadi faktor yang penting untuk terus dilakukan.
“Saya minta memang BKKBN sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi. Melakukan upaya-upaya secara kerja bersama ya, koordinasi dan kolaborasi,” papar Wapres.
Namun Wapres menilai, dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi di lapangan. Oleh karena itu, menutup keterangannya, sekali lagi Wapres menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi merupakan faktor penting yang harus terus ada dalam upaya akselerasi penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
“Kendalanya itu, umumnya itu, belum masif ya koordinasi di daerah, belum. Kan untuk stunting itu ada beberapa lembaga yang menanganinya. Kemudian cara kerjanya itu belum secara bersama,” imbuh Wapres.
“Karena itu kemarin dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan bahwa akan tercapai 14 persen tapi dengan kerja cepat, kolaboratif tadi, sehingga semua turun. Semua lembaga yang terkait turun,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
