Wapres Minta K/L dan Pemda Urai Komplikasi Investasi

Jakarta Pusat, Kominfo – Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki magnet investasi. Mengusung status sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan tenaga kerja muda dalam jumlah besar, tingkat konsumsi domestik yang tinggi, serta sumber daya alam melimpah, Indonesia menjadi destinasi investasi yang menjanjikan.

Namun, dinamika global tetap perlu diwaspadai oleh negara ini, seperti tingkat inflasi yang masih tinggi, suku bunga, perang, dan fragmentasi geoekonomi yang menuntut strategi antisipatif ke depan. Pemerintah, baik kementerian/lembaga (K/L).maupun pemerintah daerah (pemda), perlu terus mendorong upaya perbaikan iklim investasi secara terus-menerus, agar pertumbuhan investasi dan perekonomian tidak terhenti.

“Saya meminta komitmen seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurai komplikasi investasi di Indonesia. Terus lakukan reformasi birokasi, transformasi tata kelola, dan implementasi regulasi yang jelas, tepat, dan sederhana,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri penyerahan Anugerah Layanan Investasi 2023, di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, Rabu (08/11/2023).

Lebih jauh Wapres menekankan, permasalahan korupsi harus diberikan perhatian khusus dalam mewujudkan layanan investasi berkualitas.

“Pemberantasan korupsi mesti terus menjadi ikhtiar seluruh bangsa karena investor memandang korupsi sebagai hambatan untuk berinvestasi,” pintanya.

Selain itu, ia menyinggung tantangan lain seputar ekonomi digital.

“Persoalan dan tantangan di bidang ekonomi digital juga tidak boleh diabaikan, agar potensi ekonomi digital membawa sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia,” ujar Wapres mengingatkan.

Untuk itu, ia mengharapkan, berbagai fasilitas kemudahan dan insentif yang telah dibangun pemerintah di bawah payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja agar diimplementasikan.

“Pembangunan kawasan ekonomi khusus juga terus dikembangkan sebagai suatu kawasan yang representatif bagi para investor,” imbau Wapres.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, investasi di tanah air bertumbuh dari tahun ke tahun hingga per September 2023 realisasinya mencapai 1.053,1 triliun rupiah atau 75,2 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal.

Untuk mengapresiasi kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemda dan kementerian/lembaga, diberikan Anugerah Layanan Investasi melalui sistem penilaian yang independen. Penerima penghargaan pada 2023 termasuk di dalamnya provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia timur.

“Ini bukan karena menterinya orang Timur, bukan. Agak nepotisme sedikit juga ini, Pak Wapres. Kalau nggak begitu, kapan lagi kira-kira kan. Dikit-dikit ga papa,” ujar Bahli berseloroh.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.