Kominfo Ajak Humas Gencar Berbagi Informasi Akselerasi Produksi Pangan

Purwakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pelaku hubungan masyarakat pemerintah untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi mengenai Gerakan Akselerasi Peningkatan Produksi Pangan.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan humas pemerintah mempunyai peran strategis menggaungkan program dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendorong sinergitas semua pihak, terutama humas pemerintah.

"Satu upaya yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga sinergitas tersebut adalah melalui kegiatan Forum Tematis Bakohumas. Forum ini berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan prioritas antar anggotanya,” ungkapnya dalam sambutan Pembukaan Forum Tematik Bakohumas "Akselerasi Produksi Menghadapi Ancaman Krisis Pangan” yang dibacakan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo Nursodik Gunarjo di Purwakarta, Selasa (30/07/2024).

Dirjen Usman Kansong menghimbau Humas kementerian dan lembaga untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber dan konten yang disediakan oleh Kementerian Pertanian atau membuat konten mandiri saat kunjungan kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing.

"Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertanian telah meluncurkan Gerakan Akselerasi Peningkatan Produksi Pangan. Sejak tahun lalu, hingga saat ini sebagai langkah strategis untuk memastikan keamanan pangan nasional. Adapun 3 (tiga) program utama akselerasi tersebut, yakni optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan penanaman Padi Gogo," jelasnya.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan dan akses pangan yang memadai bagi seluruh warganya, di mana Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi yang besar lebih dari 270 juta jiwa.

"Laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan fluktuasi harga pangan global," ungkapnya.

Selaras dengan itu, ketahanan pangan Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

"Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan," ungkap Dirjen Usman Kansong.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan ketahanan pangan termasuk ketahanan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan semua rakyat terjamin ketersediaan pangan.

"Negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak membuang makanan terutama beras atau nasi. Bappenas mencatat Indonesia menempati urutan pertama negara di ASEAN untuk urusan membuang makanan. Jumlah sampah makanan di Indonesia mencapai 20,94 juta ton pada tahun 2021," ungkapnya.

Kegiatan Forum Bakohumas Tematik dihadiri Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil; Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi; Tenaga Ahli Pertanian Bidang Komunikasi Publik Imam Wahyudi; Asisten Deputi Informasi Publik dan Media Massa Novan Ivanhoe Saleh; dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono.