Presiden: Transformasi Digital Harus Inklusif dan Berkeadilan

Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 dan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Acara tersebut digelar di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama.

“Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” ujar Presiden

Presiden juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Menurut Presiden, saat ini rendahnya literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah.

“Literasi keuangan kita masih rendah, se-ingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami resiko penipuan dan kejahatan digital,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Hal tersebut penting agar rakyat kecil tidak dirugikan.

“Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan peluang yang ada untuk terus tumbuh. Presiden menegaskan potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030 mendatang.

“Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030 mencapai 760 miliar USD atau sekitar Rp12.300 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo menyoroti dukungan dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dengan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha. Selain itu, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia juga mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta.

“Jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta, jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi bidang keuangan menjadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini,” ucap Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa saat ini banyak sektor telah beralih ke teknologi artificial intelligence (AI), termasuk administrasi, jasa, dan hiburan. Presiden berharap UMKM Indonesia yang berjumlah 64 juta dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital.

“Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.