Jadi Garda Terdepan, Kominfo Dorong Pranata Humas Adaptif dan Profesional

Bandung, Kominfo - Seiring dengan dinamika teknologi yang berkembang makin pesat, Pejabat Fungsional Pranata Humas perlu memiliki kemampuan adaptif dan mampu memanfaatkan beragam platform digital.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama menyatakan kehadiran teknologi memberikan peluang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan hal itu dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas komunikasi instansi pemerintah.

“Kemunculan media sosial, aplikasi mobile, dan berbagai alat digital lainnya memungkinkan adanya potensi untuk menyebarkan pesan secara cepat dan luas,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat: ”Bijak Kelola Keuangan Langkah Cerdas Menghindari Judi Online” di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/08/2024).

Menurut Direktur Hasyim Gautama, sebagai garda terdepan dalam komunikasi publik, peran Pranata Humas sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan kepada masyarakat.

“Jadi, Pranata Humas harus berperan secara profesional karena tugasnya sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi, pelaksanaan program, serta membangun kepercayaan publik,” ajaknya.

Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo menilai, untuk dapat membangun Pranata Humas yang profesional tidak hanya memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, namun membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

"Instansi Pembina berupaya untuk melakukan pengaturan dalam peningkatan kompetensi dan karir. Hal itu selaras dengan amanat dalam regulasi dan dilaksanakan tanpa mengesampingkan dinamika ruang lingkup pekerjaan maupun tantangan Pranata Humas yang berkembang sangat pesat," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Hasyim Gautama mengingatkan agar setiap Pranata Humas lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Termasuk permasalahan judi online kian meresahkan beserta dampak yang ditimbulkan.

“Indonesia dalam kondisi darurat judi online. Data PPATK menunjukkan kerugian pemain judi online diestimasikan mencapai rerata Rp8 Juta per orang. Judi online bukan sekadar permainan, namun juga dapat menghancurkan ekonomi negara, ekonomi masyarakat, dan ekonomi keluarga hingga permasalahan sosial  termasuk kriminalitas, mingkatnya angka percaraian. Judol tak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman hidup keluarga, menurunkan produktivitas hingga menciptakan masalah sosial,” tuturnya.

Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo mengajak para Pranata Humas untuk melakukan aksi nyata dalam menghadapi masalah secara terencana dan terkoordinasi dengan baik, khususnya dalam memberantas judi online. Sebagai bagian dari Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Kementerian Kominfo saat ini sedang gencar berkampanye untuk memerangi judi online yang merusak tatanan sosial dan kehidupan masyarakat.

“Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menyadarkan rakyat Indonesia bahwa judi online ini adalah penipuan. Kampanye lawan judi online memerlukan peran serta kita semua bersama untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Hal sederhana yang bisa dilakukan yaitu menggunakan seluruh saluran kanal penyebaran informasi untuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online,” jelasnya.

Direktur Hasyim Gautama menjelaskan, kampanye dilakukan sebagai dukungan terhadap upaya penegakan hukum, serta penyediaan sumber daya dan bantuan bagi mereka yang terkena dampak.

“Melalui kampanye yang terintegrasi dan berbasis data, kita dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengurangi dampak negatif dari perjudian illegal,” tandasnya.

Akselerasi Ide Kreatif Komunikasi Publik

Senada dengan Direktur TKPPP Hasyim Gautama, Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah mendorong Pranata Humas dapat mengakselerasi profesionalitas, memunculkan ide kreatif dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah naiknya tren Artificial Intelligence (AI).

“Di tengah tren AI, kita sebagai insan komunikasi publik harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi,” ungkapnya.

Kadis Ika Mardiah menekankan teknologi AI berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Hal itu memungkinkan Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik serta menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time.

“Sebagai pranata humas, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam menggalang kekuatan bersama untuk memenuhi ruang publik dengan rilis, berita, informasi capaian, prestasi, kinerja, program hinggan kebijakan pemerintah melalu orkestrasi narasi tunggal agar masyarakat dapat mendapat layanan informasi dan mendukung kinerja pemerintah,” jelasnya.