Kominfo Dorong Pemanfaatan AI dalam Praktik Kehumasan

Badung, Kominfo - Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika sosial kemasyarakatan. Guna memastikan layanan publik berlangsung optimal, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menyesuaikan dan mengubah cara kerja sehari-hari.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama menyatakan ASN perlu memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan komputasi awan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Dalam konteks komunikasi pemerintah, keberadaan kecerdasan buatan berpotensi membantu humas pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, humas pemerintah atau government relations (GPR) harus memastikan bahwa AI yang digunakan mengacu pada data yang berkualitas,” ungkapnya saat membuka Bimbingan Teknis Kehumasan di Legian, Kuta, Badung, Bali, Kamis (18/07/2024).

Menurut Direktur Hasyim Gautama, ASN perlu memiliki pemahaman dan keterampilan cukup agar mampu memanfaatkan teknologi lebih optimal. 

“Harapannya upaya ini dapat menjaga reputasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan AI dalam kegiatan komunikasi,” tuturnya.

Pelaksanaan bimbingan teknis merupakan bagian dari tugas Ditjen IKP Kementerian Komnfo sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Selain materi Pemanfaatan AI dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial dan Humas, bimbingan teknis juga memberikan pengetahuan mengenai Kiat Lulus Uji Kompetensi, Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis.

“Pemanfaatan AI dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial dan Humas, bertujuan untuk memperkenalkan dan mempraktikkan secara langsung proses pemanfaatan AI untuk kegiatan pemerintahan,” ujar Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo. 

Sedangkan, Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme uji kompetensi dan memperdalam pengetahuan calon peserta dalam substansi uji kompetensi.

Direktur Hasyim Gautama menyatakan Ditjen IKP sebagai Instansi Pembina JFPH juga berupaya melakukan evaluasi jabatan yang berdampak pada perubahan kelas jabatan dan pengusulan tunjangan jabatan untuk jenjang Keahlian Utama dan Keterampilan Pemula. “Besar harapan kami proses pengusulan yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar dan kelas jabatan serta tunjangan jabatan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh Pranata Humas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dalam acara itu hadir Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali I Dewa Ketut, Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN) Tuhu Nugraha, Director of AI Innovation Andreas Tjendra, Akademisi Rully Nasrullah dan Praktisi Kehumasan Jojo S. Nugroho.