Jakarta: Pemerintah mengedepankan prinsip human communication dalam menyampaikan berita terkait pencegahan covid-19 dalam rangka adaptasi kenormalan baru. Tugas ini emban pranata humas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
"Fungsi pranata humas tidak hanya mekanik dan teknis, tapi fungsi humanisme atau human communication. Kompetensi dari individu pranata humas sangat penting untuk membangun pesan yang bisa dimaknai oleh masyarakat luas, agar pesan tersebut tidak hanya sent, tapi delivered," ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo dalam Webinar Bimtek Pranata Humas Sebagai GPR dan Kompetensinya di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Selasa, 28 Juli 2020.
Widodo berpesan pranata humas harus selalu meningkatkan soft skill kehumasan sesuai dengan tuntutan zaman. Pranata humas dituntut melakukan perubahan model komunikasi di tengah pandemi sesuai dengan gaya hidup sekarang yang serba go virtual.
"Kita harus mengomunikasi empati sosial buat saudara-saudara kita yang berjuangan melawan covid-19, harus kita narasikan, deksripsikan, informasi yang masuk ke relung hati masyarakat Indonesia. Pemerintah telah berperan besar, menggelontorkan anggaran, bantuan sosial, ekonomi dan kesehatan agar supaya kita semua bisa melawan bersama-sama (covid-19)," ujar dia.
Widodo mengimbau pranata humas dalam mewartakan penanganan dan pencegahan covid-19 menggunakan bahasa-bahasa yang praktis dan bahasa kedaerahan. Dengan begitu, semua segmen masyarakat mengerti informasi yang disampaikan. Dia juga meminta pranata humas tidak sekadar mewartakan, tapi memberi contoh bagaimana penerapan protokol covid-19 di tengah adaptasi kenormalan baru.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati. Dia menyebut diseminasi informasi oleh pranata humas memiliki tantangan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Tantangan utama diseminasi informasi di tengah pandemi adalah bagaimana memasarkan informasi agar terjadi perubahan perilaku dalam adaptasi kebiasaan baru, sehingga masyarakat tidak hanya melihat (informasi) tapi melakukan apa yang telah kita sampaikan," ujar Raditya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kominfo Selamatta Sembiring mengatakan pranata humas bertanggung jawab membangun citra pemerintah secara keseluruhan. Kegiatan terkait pengelolaan media sosial, konten kreatif, dan diseminasi informasi melalui media non-konvensional lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pranata humas.
Penyelenggaraan government public relations (GPR) terdapat kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pranata humas yang memiliki kemampuan manajemen komunikasi publik serta mengembangkan sistem kepranata humas yang baik.
"Tugas pranata humas kini tidak hanya membuat siaran pers saja, tapi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi seperti, mendesain konten berbentuk grafis, meme, photo quote, komik, ilustrasi, karikatur, logo, menyusun konten berbentu narasi untuk media sosial, memproduksi konten berbentuk gambar dalam bentuk visual bergerak, memproduksi informasi audio visual dalam bentuk dokumenter, footage, live streaming, vlog, photo slide, dan lain-lain,” ujar Selamatta.
Pakar media sosial Rully Nasrullah mengatakan para pranata humas harus mampu meyakinkan netizen dalam membangun komunikasi di era digital saat ini. Karena tantangan yang paling berat di era digital ini adalah hubungan dengan netizen.
"Tantangannya adalah khalayak butuh pengertian yang luar biasa, perlu kepercayaan yang luar biasa. Karena bagi pranata humas pemerintah seringkali apapun yang dilakukan dinilai salah, apalagi di dunia digital ketika interaksi menjadi terbatas, orang bisa menjadi siapa saja, maka komentarnya bisa menjadi sangat luar biasa," kata Rully.
Sumber: medcom.id
Pewarta: Achmad Zulfikar Fazli