FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 06-2022

    227

    Wapres Minta Manfaat Reformasi Birokrasi Dirasakan Langsung oleh Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004

    Jakarta Pusat, Kominfo – Reformasi Brokrasi (RB) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan RB harus dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematis, kreatif, dan berdampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Hakikat Reformasi Birokrasi sendiri tercapai ketika masyarakat dapat menerima dan merasakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah, dan transparan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaso Birokrasi, Jakarta, Selasa (28/06/2022).

    Lebih lanjut Wapres menuturkan, manfaat RB dan kemudahan pelayanan publik menjadi penting sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Selain itu, jenis pelayanan publik yang diberikan juga sangat lekat dengan keperluan sehari-hari masyarakat.

    “Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Wapres.

    Pada kesempatan yang sama, Wapres pun mengungkapkan bahwa MPP, selain diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, juga untuk meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, lanjut Wapres, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

    “Laporan yang saya terima, sampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11 persen dari 508 Kabupaten/Kota di Indonesia,” papar Wapres.

    “Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada tiap daerah,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Wapres menilai penyelenggaraan MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 34 atau 60 persen dari 57 MPP. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Sehingga pada tahun 2024 target 100 persen MPP, baik target secara kuantitas dan kualitas, sudah terbangun di seluruh Indonesia.

    “Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP Digital,” pungkas Wapres. 

    Berita Terkait

    Wapres Minta Manajemen Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Wapres pun mengapresiasi kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH periode ini, karena salah satunya berhasil memperoleh predikat opin Selengkapnya

    Wapres Pastikan Deteksi Dini dan Penanganan Stunting Berjalan Baik

    Wapres selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kalima Selengkapnya

    Wapres Ingatkan Pentingnya Konvergensi Program dan Akurasi Data

    Wapres mengingatkan, agar seluruh K/L memastikan terjadinya konvergensi berbagai program, sekaligus memastikan kualitas implementasi program Selengkapnya

    Wapres Pastikan Perlindungan kepada Masyarakat akan Terus Dilakukan

    Santunan yang diserahkan Wapres berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA