Pemerintah Pastikan Kesiapan Layanan WNI Pelintas ke Timor Leste untuk Hadiri Misa Paus Fransiskus

Jakarta Pusat, Kominfo - Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas Laporan Progres Akhir Tindak Lanjut Persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI yang akan Melintas dari NTT menuju Dili, Timor Leste dilaksanakan secara hybrid yaitu secara daring via zoom meeting dan secara luring di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin (19/08/2024).

Brigjen TNI Kun Wardana selaku Sesdep VI/Kesbang menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor ini adalah untuk memastikan tindak lanjut hasil koordinasi dan sinkronisasi persiapan dan kesiapan pelayanan terhadap WNI yang akan mengikuti Misa dipimpin oleh Paus Fransiskus di Dili, Timor Leste oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, keuskupan, dan TNI/Polri di daerah.

“Dengan keterbatasan waktu maka kita harus gerak cepat memastikan kesiapan di lapangan, karena pelayanan WNI adalah wujud dari hadirnya negara, saya harap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan TNI/Polri siap untuk itu”, ujar Kun Wardana.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh lebih kurang 50 orang peserta dari pihak Pemerintah Timor Leste melalui Konsulat Jenderal di Kupang, unsur kementerian dan lembaga di NTT, unsur TNI/Polri di wilayah NTT, Pemprov NTT, Keuskupan Agung Kupang, serta Keuskupan Atambua.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah daerah NTT telah mengambil langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Pemerintah daerah telah melaksanakan rangkaian koordinasi dengan pihak terkait, Pemprov NTT akan segera membentuk tim terpadu lintas sektor untuk persiapan layanan WNI, dan setelah itu akan segera melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Timor Leste untuk Memastikan beberapa hal, terutama akses umat untuk mengikuti misa serta antisipasi pelayanan untuk umat WNI di Timor Leste” ujar Damianus.

Dirjen Bimas Katolik, Kemenag menyampaikan bahwa fokus utama kita bukan pada kunjungan Paus ke Timor Leste, melainkan pada pelayanan umat Katolik yang akan pergi dan pulang dari kegiatan tersebut.

“Perkembangan saat ini persiapan di pihak Pemerintah Indonesia sudah cukup baik, termasuk pelayanan di perbatasan yang telah berjalan dengan baik. Namun, perhatian khusus perlu diberikan ketika umat memasuki wilayah Timor Leste, karena diluar wilayah kekuasaan kita”, ujar Suparman.

Rm. Erick Fkun selaku Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang menyampaikan bahwa sejauh ini sudah terdapat 385 orang yang mendaftar secara resmi untuk mengikuti misa. Umat yang akan berangkat adalah mereka yang sudah memiliki paspor, sehingga tidak ada yang akan menggunakan jalur ilegal. Himbauan tegas telah diberikan, dan pendaftaran telah resmi ditutup pada tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu. Disisi lain, perwakilan Keuskupan Atambua mengungkapkan jumlah umat yang terdaftar secara resmi adalah sebanyak 572 orang yang akan melintas ke Dili.

Dalam diskusi, perwakilan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait, terutama di daerah menyampaikan bahwa masing-masing telah melaksanakan upaya terbaik untuk mendukung pelayanan kepada WNI yang hendak melintas ke Timor Leste. PLBN Motaain sebagai akses WNI yang hendak melintas ke Timor Leste juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan pelintas terutama pada hari-H. pihak Imigrasi Kupang dan Atambua juga telah melaksanakan langkah “jemput bola” untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor secara lebih cepat dan tepat.

Perwakilan KBRI di Dili menyampaikan dalam pertemuan antara Duta Besar dengan perwakilan Timor Leste, terungkap bahwa WNI tidak dilarang untuk hadir di Timor Leste, namun kapasitas venue Misa hanya terbatas untuk 400.000 orang. Dari jumlah tersebut, umat Katolik dari Timor Leste diperkirakan dapat mencapai 600.000 orang, sehingga umat dari Indonesia akan ditempatkan di sekitaran venue utama, di kawasan Pantai Tasitolu. Terkait dengan itu KBRI dan Pemprov NTT masih akan mengupayakan akses umat dari WNI untuk bisa masuk ke venue Misa mengingat jumlahnya yang tercatat resmi sebanyak lebih kurang 1000 umat.

Pada saat Rapat terungkap bahwa kementerian/lembaga serta stakeholder terkait siap menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan sesuai hasil rakor. Sebagai langkah konkrit Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk Tim Terpadu lintas kementerian/lembaga di daerah untuk memastikan kesiapan pelayanan WNI dan menjalin komunikasi dengan pihak Timor Leste.

Kegiatan Rapat ini ditutup dengan kesimpulan awal bahwa secara internal di lingkup pemerintah RI, persiapan dan kesiapan pelayanan WNI yang akan melintas dari NTT menuju Dili, Timor Leste sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak terkait, secara data juga sudah lebih clear, namun yang masih perlu dipastikan adalah kesiapan di pihak Timor Leste. Untuk itu akan dibentuk Tim Terpadu lintas kementerian dan lembaga di daerah untuk memastikan kesiapan pelayanan WNI dan menjalin komunikasi dengan pihak Timor Leste.