FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 12-2023

    402

    Wapres Paparkan Strategi Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004

    Jakarta Selatan, Kominfo – Saat ini sektor ketenagakerjaan Indonesia mulai bangkit dan pulih pasca hantaman pandemi Covid-19. Hal ini tampak dari tingkat pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran yang menunjukkan penurunan, selaras dengan pertambahan penduduk yang bekerja.

    Namun demikian, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai, sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan di tanah air masih menjadi tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.

    “Lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Di samping itu, hampir 60% pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah,” sebut Wapres saat menghadiri acara Penganugerahan Naker Award Tahun 2023 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (01/12/2023).

    Selain itu, sambung Wapres, digitalisasi juga masih menjadi tantangan lain karena telah menimbulkan kesenjangan dan marginalisasi digital, khususnya bagi pekerja-pekerja yang tidak terampil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Wapres memaparkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, khususnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

    “Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan agar memastikan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dari hulu sampai ke hilir, dari proses pelatihan, hingga ke tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, termasuk untuk memastikan produktivitas tenaga kerja,” ungkapnya.

    Menurut Wapres, peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bertumpu pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

    “Ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

    Kedua, Wapres menekankan pentingnya para pemberi kerja agar konsisten menjamin hak-hak pekerja, sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.

    “Misalnya, dalam hal percepatan penurunan stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui,” contohnya.

    Begitu pula, lanjut Wapres, dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya.

    “Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diarahkan antara lain untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat,” pintanya.

    Strategi ketiga, Wapres menekankan kepada seluruh pelaku dunia usaha agar senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja, serta optimalisasi teknologi. Termasuk, mengedepankan prinsip inklusivitas, di antaranya dengan memberikan ruang dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta rekrutmen dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.

    “Pemanfaatan teknologi seyogianya dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan produktivitas, tetapi juga untuk mengelola dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar,” tekannya.

    Keempat, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah agar menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama, dan memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan.

    “Perencanaan ketenagakerjaan mencakup upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan SDM lokal, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, yang antara lain dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja,” urai Wapres.

    “Di samping itu, pastikan kepatuhan seluruh pihak terkait atas pelaksanaan regulasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan untuk kesejahteraan pekerja,” tambahnya.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaporkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan Naker Award kepada para Gubernur dan Perusahaan yang telah memberikan kontribusi terbaik di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam pemulihan pascapandemi Covid-19.

    “Penghargaan ini tidak lain untuk meningkatkan motivasi kita semua untuk berperan dengan lebih maksimal lagi di dalam pembangunan ketenagakerjaan,” ungkapnya.

    Adapun Naker Award 2023 ini, kata Ida, adalah penggabungan dari berbagai penghargaan yang ada di Kemenaker, yaitu yang pertama, Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Gubernur yang berhasil meraih prestasi dalam memajukan berbagai pencapaian indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya.

    “Yang kedua, Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP), penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan membangun kesadaran sosial untuk menerapkan pengupahan yang adil dan berdaya saing melalui struktur dan skala upah,” sebutnya.

    Selanjutnya, sambung Ida, Penghargaan Pengukuran Produktivitas, yang diberikan kepada perusahaaan yang telah berhasil menunjukan secara nyata keberhasilannya dalam menerapkan konsep produktivitas dan kualitas dalam kehidupan usahanya, baik secara umum maupun secara khusus di bidang produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan serta penerapan dan penguasaan teknologi.

    “Yang keempat, Penghargaan Perusahaan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada Perusahaan yang berhasil menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, namun sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pertumbuhan penempatan tenaga kerja baru, inklusifitas dan ramah disabilitas, pengembangan kompetensi dan karir pekerja/buruh, serta perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja/buruh,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berikut adalah para penerima Naker Award 2023. Pertama, untuk kategori penghargaan produktivitas Paramakarya diberikan kepada 50 perusahaan, di antaranya kepada PT Pos Indonesia (Persero), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Garudafood Putra Putri Jaya, CV Sinar Jaya Plastindo, dan CV Sepiak Belitong. Kemudian masih dalam kategori produktivitas, yakni Pembina Produktivitas diberikan kepada 6 kepala daerah, di antaranya Gubernur Jambi dan Gubernur Kalimantan Timur.

    Kedua, kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan diberikan kepada 19 kepala daerah, di antaranya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kalimantan Utara. Ketiga, kategori penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Aida Rattan Industry, dan PT Mitra Prasmitha Selaras. Keempat, kategori Perusahaan Terbaik 2023 diberikan kepada PT Midi Utama Indonesia, PT Bara Energi Lestari, PT Huawei Tech Investment, dan PT Alinex Resins Indonesia.

    Hadir pada acara ini Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, para Gubernur dan Walikota, para pimpinan perusahaan, dan para penerima penghargaan lainnya.

    Mendampingi Wapres pada acara ini, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
    Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres M. Nasir, Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. 

    Berita Terkait

    Wapres Harapkan Pers Indonesia Jaga Integritas dan Independensi

    Wapres berharap pers Indonesia tetap mampu menjaga integritas dan independensinya. Selengkapnya

    Wapres Minta TNI AD Turut Sukseskan Pemilu dan Tingkatkan Peran Sejahterakan Masyarakat

    Wapres menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksaan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024. Selengkapnya

    Wapres Tegaskan AI Tidak Bisa Gantikan Ulama Buat Fatwa

    AI ini dinilai tidak bisa menggantikan peran ulama dalam membuat fatwa. Selengkapnya

    Apresiasi Capaian BPKH, Wapres Ingatkan Fokus Peningkatan Investasi

    Dana kelolaan BPKH dinilai cukup besar, dana tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena setiap tahun dana tersebut digunakan untuk Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA