Komitmen Kawal Transformasi Digital melalui Kolaborasi dan Pembelajaran Global

Siaran Pers No. 591/HM/KOMINFO/09/2024

Rabu, 18 September 2024

tentang

Komitmen Kawal Transformasi Digital melalui Kolaborasi dan Pembelajaran Global

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transformasi digital nasional. Saat ini, pemerintah tengah merevisi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan keesediaan berkolaborasi dan belajar dari negara-negara lain di dunia.

“Pemerintah meminta masukan dari semua pihak untuk penyusunan revisi tersebut terutama terkait aturan tentang ruang lingkup tata kelola ruang digital. Jika ada masukan konstruktif terkait ruang lingkup penata kelolaan ruang digital, bisa kami pertimbangkan untuk disertakan dalam revisi ini," jelasnya dalam Workshop Tata Kelola Platform Digital: Kemunculan Tren dan Praktik Baik di Jakarta Pusat, Rabu (18/09/2024).

Wamen Nezar Patria menilai kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan ekosistem digital penting dalam menyusun regulasi digital yang tepat guna. 

"Kegiatan seperti hari ini menjadi salah satu bentuk nyata Kementerian Kominfo dalam penyusunan kebijakan publik yang transparan dan melibatkan berbagai stakeholder untuk kebaikan transformasi digital nasional," ujarnya.

Lebih jauh, Wamenkominfo menekankan arti penting pelibatan negara-negara sahabat, baik negara maju maupun berkembang, dalam membangun transformasi digital di Indonesia. 

“Transformasi digital adalah usaha global. Indonesia tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu berdiskusi dan belajar dari pengalaman negara-negara lain, baik dari global north maupun global south,” tegasnya.

Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia perlu mempelajari praktik terbaik dari negara lain.  Menurut Wamenkominfo, banyak hal yang bisa dipelajari dari regulasi teknologi digital global, dan bisa menyesuaikan dengan konteks lokal. 

"Keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital dan proteksi hak-hak masyarakat di peraturan perundangan Indonesia akan semakin baik dengan mengambil pembelajaran dari negara-negara lain dan dikontekstualisasikan ke situasi di negeri kita," jelasnya..

Wamen Nezar Patria mengapresiasi kolaborasi dengan UNESCO dalam penyelenggaraan workshop ini. Menurutnya, diskusi ini memberikan banyak wawasan berharga untuk diterapkan di Indonesia. 

Dalam diskusi yang berlangsung hampir seharian ini, kita bisa membawa pulang ide-ide, strategi yang bermanfaat, serta bisa menerapkannya dalam pekerjaan kita masing-masing," ungkapnya. 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, kementerian dan lembaga, perwakilan penyelenggara platform digital, serta pengamat dari organisasi internasional dan kedutaan besar.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
X: @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
YT: kemkominfoTV
website: www.kominfo.go.id