[Berita Foto] Buka Pameran Ilustrasi Perdamaian, Wamenkominfo: Indonesia Punya Sejarah Panjang
Pameran Ilustrasiana #2 mengambil tema Peace In Diversity yang mengusung pesan keberagaman, perdamaian, dan cinta Tanah Air. Selengkapnya
Badung, Kominfo - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur digital ditujukan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga serta penyelenggara layanan seluler untuk pemerataan infrastruktur digital.
"Bapak Pesiden Joko Widodo sendiri mempunyai directive yang sangat jelas bahwa di era transformasi digital ini kita harus memastikan no one shall be left behind, karenanya kita harus menjangkau kepada seluruh rakyat dan ke seluruh wilayah," ungkapnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/07/2022).
Menteri Johnny menyatakan saat ini seluruh wilayah Indonesia terhubung secara baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut Menkominfo potret infrastruktur digital yang terdiri dari tiga layer, yaitu tulang punggung (backbone); middle mile dan the last mile.
"Pertama, yang tadi Pak Menko Perekonomian sampaikan adalah layer backbone atau tulang punggung yaitu fiber optic. Kabel serat optik di Indonesia telah digelar di lebih hampir 360.000 kilometer di darat dan di laut (in land dan subsea) sampai kedalaman 45 ribu meter di dasar laut," jelasnya.
Untuk wilayah Indonesia yang tidak bisa dijangkau jaringan kabel serat optik karena tantangan geografi, topografi, dan logistik. Menteri Johnny menyatakan pemerintah membangun akses berupa microwave link dan fiberlink.
"Keduanya, bisa diganti dengan satelit termasuk satelit low orbit yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Perkonomian yaitu Starlink yang kita sudah berikan izin labuh atau landing rights, bukan untuk operasional ISP atau internet service provider tetapi sebagai bagian dari tulang punggung infrastruktur," tuturnya.
Menkominfo menyatakan saat ini Indonesia menggunakan delapan satelit untuk kebutuhan telekomunikasi nasional dengan total kapasitas 50 GB per detik.
"27Gbps diantaranya digunakan oleh pemerintah, sehingga memang butuh dana yang banyak untuk layanan pemerintah, setengah sisanya oleh sektor privat," ujarnya.
Menteri Johnny menjelaskan proyeksi kebutuhan satelit Indonesia mencapai 1 Terabit pe detik sampai di tahun 2030. "Saat ini di dalam pipeline kita, telah dua high throughput satellit yang sedang diproduksi dengan kapasitas 2 x 150 Gbps atau 6 x kapasitas dari 8 satelit yang ada, 300 GB per second. Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024, Indonesia, khususnya seluruh layanan publik pemerintah akan bisa kita layani dengan satelit. 150 GB per second Satelit SATRIA-I digunakan untuk 150.000 layanan publik yang saat ini belum terhubung dari setengah juta titik layanan publik," jelasnya.
Untuk layer ketiga atau the last-mile, Menkominfo menjelaskan pembangunan infrastruktur digital melalui Base Transceiver Station (BTS). Menurutnya di Indonesia telah dibangun sekitar setengah juta BTS yang menyediakan akses jaringan 4G di 83.548 desa dan kelurahan.
"Masih ada 12.345 desa dan kelurahan di wilayah 3T dan di wilayah komersial bahkan di ibukota negara di wilayah balnkspot. Itulah yang kita sedang siapkan melalui pembiayaan dari insentif dan intervensi fiskal yang tadi Ibu Menteri Keuangan sampaikan untuk membangunnya, wilayah yang sangat berat," jelasnya.
Perlu Biaya
Menteri Johnny menyatakan sebagai negara yang dikenal berada di kawasan ring of fire, banyak aktivitas vulkanik bawah laut yang memengaruhi pembangunan jaringan tulang punggung telekomunikasi itu.
"Dasar laut kita juga adalah negara yang Ring of Fire, punya potensi aktivitas vulkanis bawah lautnya tinggi sehingga banyak juga yang terputus dan harus disambung kembali," ungkapnya.
Menurut Menkominfo, infrastruktur dalam jaringan tulang punggung telekomunikasi kini telah dibangun. Namun demikian, masih ada beberapa titik yang belum terhubung agar bisa memberikan layanan kepada masyarakat,
"Sebagiannya dikenal dengan Palapa Ring yang dibangun di 12.400 Km dari 360.000 Km yang sudah tergelar. Kita perlu menggelar tambahan untuk menghubungkan titik-titik yang belum terhubung, kali ini kita Bangun Palapa Ring Integrasi," ungkapnya.
Mengenai pembiayaan untuk pembangunan, Menteri Johnny menjelaskan hal itu dialokasikan melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Program Public Private Partnership.
"Jadi tidak dari APBN langsung, itu dari dana pihak mitra atau KPBU, sepanjang 12.100 KM dalam dua tahun ke depan," ujarnya.
Menkominfo mengharapkan dengan penyelesaian jariang itu Indonesia telah menggelar 372.000 Km fiber optic di darat dan di laut.
"Kalau kita pakai garis tengah bumi 9 kalinya, dan jika harus melilit satu satu negara tetangga, kita berulang-ulang kali dililit dengan panjangnya fiber optic itu. Fiber optic belum bisa terhantikan dengan teknologi lain saat ini, sehingga kita harus menghubungkan titik-titik jaring pita lebar ini sampai yang bisa kita lakukan. Namun, tidak semua wilayah nasional kita bisa dihubungkan dengan fiber optik seperti Pak Menko Perkonomian sampaikan tadi," jelasnya.
Apresiasi Dukungan Menkeu
Menkominfo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah melakukan intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional.
"Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah mengalokasikan intervensi APBN yang begitu besar untuk memastikan penggelaran ICT infrastructure upstream dan downstream dengan baik," ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mengimbangi alokasi APBN dalam pembangunan infrastruktur digital.
"Saya mengingatkan kepada keluarga besar Kementerian Kominfo bahwa kita butuhkan capex dan opex yang banyak dan besar. Alhamdulillah, setiap tahun naik terus Bu Menteri Keuangan, dari Rp20 Triliun menjadi Rp23 Triliun, meningkat lagi Rp25 Triliun, dan akan naik terus mudahan-mudahan nanti setelah refarming spektrum (frekuensi radio) bisa lebih dari Rp30 Triliun untuk mengganti untuk mengganti biaya (pembangunan infrastruktur digital)," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur digital menurut Menkominfo merupakan upaya mewujudkan kedaulatan digital. Oleh karena itu, alikasi yang besar diperlukan agar bisa menjaga kedaulatan ruang digital sekaligus mengoptimalkan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi nasional.
"ICT Infrastructure not taking for granted. Kita memasuki di era saat ini di era yang baru, era kedaulatan baru, era kedaulatan digital, dan era kedaulatan fase ketiga. Tidak saja manfaat-manfaat ruang Digital dari sisi ekonomi, tetapi juga dia berkaitan dengan sovereignty dan geostrategis sehingga harus meletakkannya dengan benar," tandasnya.
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 merupakan merupakan etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Acara bertema Leader's Talk "Synergistic and Inclusive Digital Economy Ecosystem for Accelerated Recovery" itu diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian didukung kementerian, lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Pameran Ilustrasiana #2 mengambil tema Peace In Diversity yang mengusung pesan keberagaman, perdamaian, dan cinta Tanah Air. Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari kompas.com, ternyata artikel salah. Selengkapnya
Ketua Panitia Baksos dan Santunan Anak Yatim DWP Kementerian Kominfo Ilma Nugrahani Ismail menyatakan kegiatan Bakti Sosial Santunan dan Baz Selengkapnya
Perpres “Publisher Rights” justru akan menguntungkan semua pihak, baik media besar maupun media kecil. Selengkapnya