Pemerintah Pastikan Pelamar Seleksi CPNS Tidak Ada Yang Dirugikan
Menteri Anas meminta kepada seluruh pelamar untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kes Selengkapnya
Jakarta Pusat, Kominfo - Dalam rangkaian Kolaborasi Lima Tahun Pertama antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Indonesia mengenai reformasi regulasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melincurkan Buku Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dan Video Edukasi tentang Perizinan Berusaha, Keamanan Produk dan Perlindungan Konsumen yang diperuntukkan khusus bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di bidang produk konsumen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Pemerintah terus mendorong reformasi struktural, yang sudah dimulai dengan reformasi regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Setelah regulasinya kita reform, kita perlu practice-nya, kita perlu implementasinya, nah practice-nya inilah kita masuk ke OECD. Karena di situlah standar global untuk practice di semua sektor. Dan itu semua sejalan dengan apa yang kita kerjasamakan dengan British Embassy. Karena itu saya sangat mendukung dengan kerja sama ini. Kita tetap lanjutkan,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (29/05/2024).
Peluncuran itu juga menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Buku ini adalah panduan bagaimana melakukan pengawasan perizinan berbasis risiko melalui inspeksi lapangan yang terintegrasi dan terkoordinasi terhadap pelaku usaha.
"Harapannya, pengawasan kepada pelaku usaha dilakukan secara bersama, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif, serta dapat memberikan pembinaan untuk membantu pelaku usaha tumbuh dan berkembang," ujar Sesmenko Susiwijono Moegiarso.
Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran rangkaian video edukasi mengenai perizinan usaha, keamanan produk, perlindungan konsumen dan e-commerce. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha khususnya UMK untuk dapat terus berkembang, naik kelas dan berdaya saing. Video edukasi yang diluncurkan hari ini adalah rangkaian video pendek yang ditargetkan bagi pelaku UMK dengan menggunakan konsep dan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, serta disebarkan melalui berbagai platform media sosial agar mudah untuk diakses oleh Pelaku UMK.
Sesmenko Susiwijono juga berharap peluncuran buku saku dan video edukasi ini dapat bermanfaat untuk mendorong pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko serta bermanfaat besar untuk para pelaku UMK yang saat ini juga menjadi pilar yang paling penting dalam perekonomian nasional.
Peluncuran ini akan dilakukan melalui talkshow dimana akan dihadiri oleh pakar dari UK - Office for Product Safety and Standard (OPSS) untuk berbagi praktik baik mengenai pengawaan berbasis risiko, keamanan produk dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama bilateral antara dua negara terkait reformasi regulasi yang telah terjalin sejak 2019.
Talkshow pertama adalah edukasi bagi pelaku UMK tentang perizinan berusaha, keamanan produk dan pelindungan konsumen dengan pembicara Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Rahmadi dan Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo. Kegiatan ini dilanjutkan dengan seremoni peluncuran Video Edukasi Tentang Perizinan Berusaha, Keamanan Produk dan Perlindungan Konsumen.
Talkshow kedua berfokus pada penguatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dengan pembicara Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Ichsan Zulkarnae dan Direktur Wilayah II, Kementerian Investasi/BKPM Rita. Setelah talkshow, dilanjutkan dengan acara Seremoni Peluncuran Buku Saku Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
Acara ini merupakan rangkaian dari keberlanjutan penguatan implementasi kemudahan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Cipta Kerja dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada tahun 2021.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey CVO OBE menyatakan acara ini juga menandai lima tahun kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Pemerintah Inggris cq Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
“Inggris Raya telah mendapatkan reputasi internasional sebagai tempat yang baik untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis karena lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi, produk yang kompetitif, pasar tenaga kerja, dan sektor keuangan yang dinamis. Regulasi sangat penting untuk berfungsinya ekonomi dan semua negara memerlukan lingkungan regulasi yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sehingga bisnis memiliki keyakinan untuk berinvestasi dan berhasil,” tuturnya
Duta Besar Dominic Jermey mengatakan bahwa proyek reformasi regulasi Inggris-Indonesia ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dan perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tahun ini merupakan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Indonesia dan kesuksesan proyek ini dimungkinkan melalui kemitraan yang kuat.
"Selama lima tahun terakhir, Inggris-Indonesia telah bekerja sama secara erat untuk membantu membuka kunci potensi UMK, pendekatan modernisasi, meringankan beban regulasi, dan memangkas birokrasi. Pihak Kedutaan Besar Inggris sangat senang merayakan pencapaian luar biasa ini dengan mitra Indonesia," ujarnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga secara langsung dan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian Se-Indonesia) secara virtual. Penyelenggaraan acara ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Menteri Anas meminta kepada seluruh pelamar untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kes Selengkapnya
Aplikasi ini untuk menyederhanakan semua aplikasi yang tersebar di instansi pemerintahan, untuk digunakan oleh ASN menjadi satu platform yan Selengkapnya
Menurut Menhub Budi Karya Sumadi, komitmen penyelenggara layanan transportasi daring dalam mmendukung penggunaan kendaraan listrik sangat pe Selengkapnya
Dalam lima tahun terakhir ada sekitar 2,7 juta konten pornografi yang sudah ditakedown dan diblokir. Selengkapnya